Rapat Paripurna DPRD Jabar Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025 dan Bentuk Tiga Pansus Strategis

Klik

Rapat paripurna DPRD Jabar dgn agenda pembahsan Pertanggungjawan APBD 2025 dan pembentukan tiga Pansus Strategis

BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA,--- DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta penguatan tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) strategis melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) XIV, XV, dan XVI.

Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, mengatakan rapat paripurna diawali dengan penyampaian nota pengantar Gubernur Jawa Barat terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 yang disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan. Penyampaian tersebut merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran kepada masyarakat dan DPRD.

Selain itu, rapat juga membahas jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas dua usulan Ranperda, yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Ranperda perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

“Pembahasan kedua Ranperda tersebut akan dilakukan secara lebih mendalam melalui Pansus XIV dan Pansus XV sesuai hasil rapat Badan Musyawarah,” ujar Buky, Kamis (25/6/2026).

Agenda berikutnya, fraksi-fraksi DPRD Jawa Barat menyampaikan tanggapan terhadap Ranperda prakarsa DPRD tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Ranperda tersebut selanjutnya akan dibahas oleh Pansus XVI guna memperkuat kualitas regulasi daerah yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pembangunan Jawa Barat.

Dalam rapat tersebut, DPRD juga menetapkan susunan keanggotaan tiga pansus yang akan bekerja mulai 25 Juni hingga 6 Agustus 2026. Kehadiran Pansus XIV, XV, dan XVI diharapkan mampu memastikan pembahasan setiap Ranperda berlangsung komprehensif, partisipatif, serta menghasilkan produk hukum yang berkualitas untuk mendukung pembangunan Jawa Barat yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (*/red).