 |
| Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono, ST : tegas tolak wacana SPP sekolah negeri |
Ono menilai solusi atas berbagai
persoalan pendidikan di Jawa Barat bukan dengan menarik SPP, melainkan
memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mampu memenuhi seluruh
kebutuhan sekolah negeri. Mulai dari pembangunan ruang kelas, laboratorium,
sarana olahraga, tempat ibadah, hingga biaya operasional dan peningkatan
kesejahteraan guru harus menjadi tanggung jawab pemerintah.
Ia mengingatkan, Undang-Undang
telah mengamanatkan alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan dalam APBN
maupun APBD. Karena itu, keterbatasan fasilitas sekolah tidak bisa dijadikan
alasan untuk menghidupkan kembali SPP, melainkan harus dijawab melalui
penguatan anggaran pendidikan.
Ono juga mengkritisi usulan yang
menyebut SPP hanya dikenakan kepada masyarakat kategori desil 6 hingga desil
10. Menurutnya, akurasi data kesejahteraan masyarakat masih menjadi persoalan
sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan.
"Belum tentu masyarakat yang
masuk kategori tersebut benar-benar mampu. Masih banyak warga yang seharusnya
menerima bantuan justru tidak terdata, bahkan ada yang BPJS-nya dinonaktifkan
karena persoalan validitas data," ujarnya.
Selain memperkuat sekolah negeri,
Ono mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan dukungan lebih besar
kepada sekolah swasta agar mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan tanpa
membebani peserta didik dengan biaya yang tinggi.
Ia berharap wacana pemberlakuan
kembali SPP di sekolah negeri tidak berkembang menjadi kebijakan. Fokus
pemerintah, kata Ono, seharusnya diarahkan pada penguatan anggaran pendidikan
agar seluruh anak di Jawa Barat memperoleh hak atas pendidikan yang layak dan
berkualitas. (*/sein).
