Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Kemnaker Kembali Raih Opini WTP, Wamenaker: Akuntabilitas Harus Terus Dijaga

Jumat, 17 Juli 2026 | 18:36 WIB Last Updated 2026-07-17T11:36:48Z
Klik
Kemnaker kembali raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2025


JAKARTA, FAKTABANDUNGRAYA,--- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2025. Raihan ini menjadi catatan positif karena berhasil dipertahankan selama empat tahun berturut-turut, sekaligus mencerminkan komitmen Kemnaker dalam mengelola keuangan negara secara transparan dan akuntabel.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan, opini WTP bukan sekadar capaian administratif, tetapi menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan di lingkungan Kemnaker dijalankan secara tertib, efektif, dan bertanggung jawab.

"Opini WTP merupakan wujud komitmen seluruh jajaran Kemnaker dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara," ujar Afriansyah saat menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Kemnaker dan pejabar BPK RI


Meski kembali meraih opini tertinggi dari BPK, Afriansyah menegaskan Kemnaker tidak akan berpuas diri. Pihaknya akan terus memperkuat sistem pengendalian internal, mempercepat tindak lanjut rekomendasi BPK, serta membenahi administrasi barang milik negara guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.

Ia berharap capaian tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran untuk menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas melalui pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Sementara itu, Anggota III BPK Akhsanul Khaq mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga agar terus memperkuat transparansi dan konsisten menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan. Menurutnya, langkah tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkelanjutan. (*/red).

×
Berita Terbaru Update