 |
| Komisi III DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja bersama DLH, Diskominfo, Dinas Damkar Matan, serta Dishub untuk membahas program prioritas, target kinerja, dan isu strategis Tahun Anggaran 2027 ( foto: humpro). |
Rapat yang diikuti Dinas Lingkungan
Hidup (DLH), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Kebakaran dan
Penyelamatan (Damkar Matan), serta Dinas Perhubungan (Dishub) itu menyoroti
dampak pemotongan anggaran yang dinilai berpotensi mengganggu pelayanan publik.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung,
Agus Hermawan, mengungkapkan salah satu persoalan paling mendesak adalah
anggaran operasional lima Unit Pelaksana Teknis (UPT) Damkar Matan yang
tercatat menjadi nol rupiah. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat layanan
pemadaman kebakaran dan penyelamatan jika tidak segera dipulihkan.
Selain itu, Komisi III juga
menyoroti pemangkasan anggaran Dishub yang berpotensi menghambat penanganan
kemacetan dan pengembangan transportasi publik, termasuk pelaksanaan proyek Bus
Rapid Transit (BRT).
Di sektor digital, DPRD mendorong
penguatan anggaran Diskominfo untuk meningkatkan keamanan sistem pemerintahan
berbasis elektronik melalui pengadaan CCTV, firewall, dan pusat data guna
mengantisipasi ancaman serangan siber.
Sementara itu, DLH didorong
memperkuat program pengurangan sampah berbasis zero waste dan peningkatan
kualitas lingkungan sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman kapasitas
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada 2027.
Komisi III menegaskan akan mengawal
kebutuhan anggaran yang bersifat prioritas agar pelayanan publik tetap berjalan
optimal. Sebagai tindak lanjut, DPRD akan membentuk tim perumus untuk mengawal
usulan anggaran dari seluruh mitra OPD, termasuk pemulihan anggaran operasional
Damkar Matan. (Rio/red).
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
