![]() |
| Bintek Fraksi PDIP DPRD Jabar terkait Pengawasan pembangunan daerah |
Kegiatan yang berlangsung di Hotel
Swiss Belinn Surabaya, Senin (10/8/2026), tersebut dipimpin Ketua Fraksi PDI
Perjuangan DPRD Jawa Barat, Dr.Hj. Ineu Purwadewi Sundari. Ia menegaskan,
pengawasan terhadap program pemerintah harus diperkuat agar pembangunan
benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kita ini Bimtek untuk anggota
Fraksi PDI Perjuangan Jawa Barat, lebih kepada penguatan kembali dalam fungsi
pengawasan terhadap program-program kerakyatan di Jawa Barat,” ujar Ineu.
Menurutnya, anggota DPRD sebagai
representasi rakyat memiliki tanggung jawab memastikan setiap program
pemerintah daerah berjalan tepat sasaran dan mampu menjawab persoalan
masyarakat.
Ineu menekankan, pengawasan tidak
boleh berhenti pada pembangunan fisik, tetapi harus menyentuh kebutuhan dasar
seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga ketahanan keluarga.
“Kita sebagai anggota DPRD sebagai
representasi wakil rakyat harus bisa melihat dan mengawasi program-program
Provinsi Jawa Barat supaya tepat sasaran dan bisa mengatasi persoalan-persoalan
kerakyatan,” katanya.
Di tengah keterbatasan fiskal dan
berbagai tantangan pengelolaan anggaran daerah, Ineu meminta Fraksi PDI
Perjuangan tetap konsisten memperjuangkan hak dasar masyarakat.
Salah satu perhatian utama adalah
sektor pendidikan. Menurut Ineu, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi
alasan untuk mengabaikan akses masyarakat terhadap pendidikan yang layak dan
terjangkau.
“Bagaimana kita komitmen bahwa
pendidikan gratis di Jawa Barat. Dengan dinamikanya, anggaran yang terbatas,
ini harus diperjelas sikap politiknya,” tegasnya.
Selain pendidikan, sektor kesehatan
dan program kerakyatan lainnya juga menjadi bagian dari pengawasan fraksi.
Hasil pengawasan di lapangan nantinya diharapkan menjadi dasar dalam menentukan
sikap politik serta memberikan rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah
daerah.
Ineu berharap Bimtek ini semakin
memperkuat soliditas dan komitmen anggota Fraksi PDI Perjuangan dalam
menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan satu
orientasi utama, yakni memastikan pembangunan Jawa Barat benar-benar berpihak
kepada rakyat. (*/sein).
