Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Atasi Masalah Sampah di TPA : Pansus XXI DPRD Jabar Siapkan Ranperda untuk Perkuat Komunitas Maggot

Rabu, 21 Oktober 2026 | 14:34 WIB Last Updated 2026-10-21T07:34:42Z
Klik
Pansus XXI DPRD Jabar meninjau lokasi pengelolaan sampah organik Greenday Maggot BSF Farm di Kab.Karawang



KARAWANG, FAKTABANDUNGRAYA,--- Penanganan krisis sampah di Jawa Barat membutuhkan terobosan yang menyasar langsung pada akar masalah, yakni sampah rumah tangga. Panitia Khusus (Pansus) XXI DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong akselerasi pengelolaan sampah mandiri berbasis komunitas agar volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dapat dipangkas secara signifikan.

Langkah ini ditegaskan Ketua Pansus XXI DPRD Jabar, Tom Maskun, usai meninjau lokasi pengolahan sampah organik Greenday Maggot BSF Farm di Kabupaten Karawang, Selasa (20/10/2026).

Meski data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mencatat kontribusi pengolahan sampah mandiri di Karawang baru menyentuh angka 0,5 persen dari total volume, inisiatif warga dalam membudidayakan maggot (larva lalat Black Soldier Fly) dinilai menjadi bukti nyata kepedulian masyarakat yang wajib disokong negara.

"Maggot ini bukan sekadar budidaya, tapi niat utamanya adalah memutus mata rantai sampah agar selesai langsung di sumbernya," ujar Tom Maskun.

Legalitas dan Empat Pilar Pendukung dalam Ranperda

Pansus XXI meninjau lokasi pengelolaan sampah organik Greenday Maggot BSF Farm di Kab.Karawang


Selain mereduksi sampah organik, budidaya maggot terbukti menghasilkan produk turunan bernilai ekonomis seperti pakan ternak dan Pupuk Organik Cair (POC). Namun, Pansus XXI menemukan fakta di lapangan bahwa pengelola komunitas masih terganjal dua masalah mendasar: keterbatasan modal serta kerumitan izin legalitas produk untuk pemasaran skala besar.


Menjawab tantangan tersebut, Pansus XXI DPRD Jabar tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Sampah yang memuat empat poin krusial:

Harmonisasi Regulasi: Menyinkronkan aturan pengelolaan sampah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Kejelasan Kewenangan: Menegaskan pembagian peran instansi pemerintah secara terukur.

Legalitas Komunitas: Mempermudah sertifikasi dan izin edar produk turunan pengolahan sampah.

Dukungan Pemerintah: Membuka akses permodalan, bantuan sarana, dan edukasi lingkungan secara masif.

Melalui payung hukum ini, DPRD Jabar berharap peran pemerintah daerah menjadi lebih optimal dalam membina komunitas lokal, sehingga gerakan pengolahan sampah berbasis rumah tangga dapat meluas dan berkelanjutan.

×
Berita Terbaru Update