Kejar 435 Ribu KK, Pemkot Bandung Percepat Digitalisasi Perlindungan Sosial

Klik

Sekdakot Bandung Iskandar Zulkarnain rakor bahas Digitalisasi Perlinsos di ruang Bandung Command Center


   

BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA,--- Pemerintah Kota Bandung menargetkan 435.416 kepala keluarga (KK) atau 50 persen dari total 870.832 KK terdaftar dalam program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) hingga Desember 2026.

Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain mengatakan, digitalisasi Perlinsos dan Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan bagian dari upaya menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi.

“Digitalisasi Perlinsos dan implementasi IKD merupakan bagian dari upaya untuk menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, terintegrasi, dan dekat dengan masyarakat,” ujar Iskandar saat rapat koordinasi di Bandung Command Center, Selasa (29/9/2026).

Menurutnya, target tersebut bukan hanya tanggung jawab Dinas Sosial dan Disdukcapil. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, kelurahan hingga unsur masyarakat diminta bergerak bersama.

Iskandar meminta para asisten di lingkungan Setda berperan sebagai koordinator wilayah, sementara kepala OPD sebagai Liaison Officer (LO) harus aktif menggerakkan jajarannya. Di tingkat kecamatan dan kelurahan, camat dan lurah menjadi pengendali pelaksanaan di lapangan.

“Setiap OPD harus punya kontribusi nyata terhadap target capaian Perlinsos Kota Bandung,” tegasnya.

Sekdakot Bandung Iskandar gelar rakor sekaligus memantau kondisi kota Bandung


 

Pelaksanaan Perlinsos berlangsung September hingga Desember 2026. Dengan target besar dalam waktu terbatas, Pemkot Bandung mengandalkan agen di lapangan sebagai ujung tombak pelayanan, dengan rasio sekitar satu agen untuk mendata 170 KK.

Iskandar menekankan, target 435.416 KK merupakan target bersama, bukan beban satu perangkat daerah.

“LO menggerakkan OPD, korlap menggerakkan wilayah, agen menjangkau masyarakat, dan seluruhnya bergerak dalam satu koordinasi,” katanya.

Ia meminta seluruh jajaran memperkuat mobilisasi agen, memantau capaian secara berkala, serta segera menyelesaikan kendala di lapangan agar digitalisasi perlindungan sosial benar-benar mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. (ziz/red).