Sekda Jabar Herman Suryatman: Sekretariat DPRD Harus Jadi Jembatan Strategis, Bukan Sekadar Pengelola Administrasi

Klik

Sekda Jabar Herman dan Sekwan Jabar Dodi Sukmayana bersama nara sumber pada Rakernas III ASDEPSI di Rooftop DPRD Jabar

BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA,--- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa Sekretariat DPRD memegang peran strategis sebagai penghubung utama antara lembaga legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu, aparatur sekretariat dituntut untuk tidak sekadar berkutat pada urusan administrasi rutin, tetapi juga menguasai data dan memahami arah pembangunan daerah secara makro.

Pesan tegas tersebut disampaikan Herman saat memberikan pengarahan pada Rapat Kerja Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) di Rooftop Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis (15/10/2026).

Mewakili Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Herman menekankan filosofi perencanaan "Start from the end"—sebuah pendekatan yang berorientasi langsung pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar pemenuhan anggaran atau formalitas administratif.

"Start from the end dalam perspektif perencanaan biasanya saya akan memulai dari akhir. Bukan dari anggaran, bukan dari keuangan, bukan dari administrasi. Itu hanya alat," tegas Herman.

Sekda Jabar Herman Suryatman

Mendorong Birokrasi Berbasis Dampak (Outcome)

Herman menggarisbawahi bahwa tolok ukur keberhasilan pemerintahan tidak terletak pada penyerapan anggaran semata, melainkan pada perubahan terukur yang dirasakan langsung oleh warga. Indikator makro seperti penurunan angka kemiskinan, pengentasan pengangguran, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) harus menjadi acuan utama.

Poin-poin penekanan Sekda Jabar bagi Sekretariat DPRD meliputi:

Penguasaan Data Presisi: Menguasai data hingga tingkat wilayah terkecil agar penyusunan kebijakan, fungsi penganggaran, dan pengawasan DPRD tepat sasaran.

Proaktif dan Progresif: Menetapkan target-target pembangunan yang menantang untuk memicu terobosan dan kinerja birokrasi yang lebih optimal.

Penghubung Kebijakan yang Efektif: Menyediakan informasi akurat dan substantif bagi pimpinan serta anggota DPRD guna memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah (eksekutif).

Melalui transformasi peran Sekretariat DPRD dari sekadar pengelola administrasi menjadi jembatan analisis strategis, Herman optimistis hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif di Jawa Barat maupun Indonesia akan semakin produktif, konstruktif, serta benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. (*/red).