Bantah Isu Setoran ke Danantara, Kemnaker Tegaskan Lembaga Pengelola Dana Cadangan Pesangon Belum Ditetapkan

Klik

Dirjen PHI dan JSK Kemnaker Indah Anggoro Putri

JAKARTA, FAKTABANDUNGRAYA,---  Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah keras kabar yang beredar di media sosial terkait kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Pemerintah memastikan hingga kini belum ada keputusan resmi yang menunjuk lembaga mana pun—baik Danantara maupun Kemnaker sendiri—sebagai pengelola dana tersebut.

Penegasan itu disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, melalui siaran pers resmi di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).

"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara adalah tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon," tegas Putri.

Putri menjelaskan, skema Dana Cadangan Pesangon yang diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan saat ini masih menunggu penyusunan peraturan pelaksanaan. Artinya, seluruh aspek teknis di lapangan belum ditetapkan secara final.

Sebelum regulasi turunan tersebut disahkan, pemerintah akan menggelar konsultasi publik untuk menjaring aspirasi dari kalangan pengusaha, serikat pekerja/buruh, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

"Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif agar aturan pelaksanaannya benar-benar mempertimbangkan perlindungan hak pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," jelasnya.

Nantinya, peraturan pelaksanaan itu akan mengatur secara rinci mulai dari sumber pendanaan, tata kelola, mekanisme pertanggungjawaban, hingga penunjukan resmi organisasi atau lembaga pengelolanya.

Kemnaker pun mengimbau kalangan pelaku usaha dan pekerja agar tidak mudah terpancing isu yang belum terverifikasi, serta selalu merujuk pada kanal informasi resmi pemerintah. "Setiap perkembangan kebijakan akan kami sampaikan secara transparan dan akuntabel setelah melalui tahapan pembahasan sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkas Putri. (*/red).