UU Pelindungan Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2026 Resmi Berlaku, Atur Hak dan Perlindungan Pekerja Secara Menyeluruh

Klik

Menaker RI Yassierli

JAKARTA, FAKTABANDUNGRAYA,--- Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi yang telah berlaku sejak 28 Oktober 2026 tersebut kini dapat diakses dan diunduh secara terbuka oleh masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.

Penerbitan undang-undang ini menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pencari kerja, pemberi kerja, dan seluruh pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan, keterbukaan dokumen undang-undang merupakan bagian dari hak masyarakat untuk mengetahui secara langsung aturan yang mengatur dunia kerja, termasuk hak, kewajiban, dan bentuk perlindungan yang harus dipenuhi.

Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi tersebut penting untuk membangun hubungan industrial yang adil, transparan, dan memiliki kepastian hukum.

313 Pasal, Mengatur Seluruh Tahapan Dunia Kerja

UU Nomor 27 Tahun 2026 terdiri atas 23 bab dan 313 pasal yang mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan. Pengaturannya meliputi perencanaan tenaga kerja, pelatihan dan pemagangan, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, penggunaan tenaga kerja asing, hingga hubungan kerja dan pengupahan.

Selain itu, regulasi ini juga mengatur kesejahteraan pekerja, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja (PHK), dana cadangan pesangon, pengawasan ketenagakerjaan, hingga ketentuan pidana.

Yassierli menekankan bahwa perlindungan ketenagakerjaan harus mencakup seluruh perjalanan seseorang dalam dunia kerja, mulai dari persiapan memasuki lapangan kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, masa hubungan kerja, hingga memasuki masa purna kerja.

Karena itu, implementasi undang-undang tersebut membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah, pengusaha, pekerja, serta seluruh pihak terkait.

Disahkan Presiden, Dokumen Kini Terbuka untuk Publik

Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan disetujui DPR RI bersama pemerintah dalam Rapat Paripurna pada 6 Oktober 2026.

Undang-undang tersebut kemudian disahkan Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Sejak tanggal pengundangan, UU Nomor 27 Tahun 2026 resmi berlaku.

Adapun peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan baru tersebut.

Pemerintah mengimbau masyarakat, khususnya pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja, untuk mempelajari isi regulasi agar memahami hak dan kewajiban masing-masing serta dapat menerapkannya dalam hubungan kerja.

Dokumen lengkap UU Nomor 27 Tahun 2026 dapat dibaca dan diunduh melalui laman resmi JDIH Kementerian Sekretariat Negara:

  https://jdih.setneg.go.id/detailperaturan?jns=UU&no=27&thn=2026.  (*/red).