DPRD Jabar Klarifikasi Insiden Penurunan Foto Wapres Gibran, Tegaskan Bukan Kebijakan Lembaga

Klik

Ketua DPRD Jawa Barat, Dr. Buky Wibawa


 

BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA,--- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat angkat bicara meredam spekulasi publik terkait insiden penurunan foto Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, di gedung parlemen daerah. Pimpinan dewan memastikan peristiwa tersebut murni aksi spontan massa pengunjuk rasa dan bukan bagian dari kebijakan resmi lembaga.

Klarifikasi tegas itu disampaikan Ketua DPRD Jawa Barat, Dr. Buky Wibawa didampingi anggota DPRD Jabar Tobias Ginanjar Sayidina dari Fraksi Gerindra, di ruang Badan Anggaran DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (13/11/2026), menyusul ramainya perbincangan publik atas kejadian sehari sebelumnya.

Insiden bermula ketika DPRD Jabar menerima audiensi dari elemen Masyarakat Sipil Jawa Barat di ruang Badan Anggaran (Banggar) pada Kamis (12/11/2026). Selepas penyampaian aspirasi berlangsung, para peserta aksi secara tiba-tiba menurunkan foto Wakil Presiden yang terpajang di dinding ruangan tersebut.

Buky Wibawa juga mengatakan, hari ini juga DPRD Jabar akan mengirimkan surat klarifikasi kepada koordinator elemen Masyarakat Sipil Jawa Barat Andri Kantaprawira.  

" Jadi kita tunggu jawaban klarifikasi dari elemen Masyarakat Sipil Jawa Barat, atas insiden penurunan  foto Wapres Gibran dan dipegang dengan foto terbalik (kepala ke bawah)", ujarnya.

Lebih lanjut menyikapi hal itu, DPRD Jabar menegaskan bahwa aturan pemasangan simbol negara—termasuk foto Presiden dan Wakil Presiden—di lingkungan kantor dewan tetap mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Ketua DPRD Jabar Dr.Buky Wibawa didampingi Tobias Ginanjar Sayidina dari Fraksi Gerindra

 

"Peristiwa di ruang Banggar kemarin terjadi secara spontan oleh para aspiran setelah forum penerimaan aspirasi selesai. Tindakan itu sama sekali bukan keputusan kelembagaan maupun langkah DPRD dalam menindaklanjuti tuntutan," ujar DPRD Jabar dalam pernyataan sikap resminya.

Hingga kini, pihak legislatif Jawa Barat masih menunggu arahan dan perkembangan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat. Masyarakat pun diimbau tidak mengaitkan aksi spontanitas tersebut sebagai sikap politik lembaga DPRD tanpa fakta yang terverifikasi.

Meski demikian, DPRD Jabar menjamin pintu demokrasi di gedung dewan tetap terbuka lebar. Kebebasan berpendapat, kritik, dan aspirasi warga tetap dihormati sebagai bagian penting dalam mengawal fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

DPRD Jawa Barat mengajak seluruh elemen masyarakat menyikapi persoalan ini secara jernih dan proporsional, tidak mudah terpengaruh kabar simpang siur, serta terus mengedepankan dialog demi menjaga Jawa Barat tetap kondusif. (sein).