![]() |
| Anggota DPRD Jabar Hj.Sri Rahayu Agustinus ajak warga Karawang Benari melawan kekerasan perempuan dan anak |
Dalam
agenda sosialisasi yang turut menghadirkan Kepala UPTD Perlindungan Perempuan
dan Anak (PPA) Kabupaten Karawang, Karina Nur Regina, S.Psi., sebagai
narasumber tersebut, Sri Rahayu menegaskan bahwa perlindungan kelompok rentan
tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah semata.
"Perlindungan
perempuan dan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Keluarga harus menjadi
tempat paling aman bagi mereka, sementara masyarakat harus memiliki kepedulian
dan keberanian melakukan pencegahan. Jangan sampai kita menutup mata ketika
mengetahui adanya tindak kekerasan di lingkungan sekitar," tegas Sri
Rahayu.
Pada sesi pemaparan, Karina Nur Regina mengingatkan warga bahwa kekerasan tidak selalu berwujud luka fisik, melainkan juga mencakup tekanan psikis, pelecehan verbal, kekerasan seksual fisik maupun nonfisik, hingga penelantaran. Mengacu pada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, setiap perempuan dan anak berhak memperoleh perlindungan tanpa diskriminasi.

Hj.Sri Rahayu Agustinus ajak warga Karawang Benari melawan kekerasan perempuan dan anak
Untuk
memutus rantai kekerasan sejak dini, Karina mendorong orang tua membangun ruang
komunikasi yang terbuka dan hangat di rumah agar anak berani bercerita saat
mengalami hal yang tidak nyaman. Ia juga mengingatkan masyarakat agar berhenti
menyalahkan atau memberi stigma kepada korban.
"Korban
harus didengarkan, didukung, dan didampingi. Jika mengetahui atau mengalami
kekerasan, warga dapat segera melapor agar tertangani melalui mekanisme yang
tepat," ujar Karina.
Saat
ini, UPTD PPA Kabupaten Karawang telah menyediakan layanan terpadu mulai dari
penjangkauan, penguatan psikologis dan psikososial, fasilitasi kesehatan,
hingga pendampingan hukum yang dapat diakses masyarakat melalui layanan
pengaduan (hotline) di nomor 0813-2000-5060.
Melalui
kegiatan pengawasan ini, Sri Rahayu berharap edukasi perlindungan perempuan dan
anak tidak sekadar berhenti sebagai acara seremonial, tetapi diwujudkan melalui
sinergi nyata antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah demi menciptakan
ruang hidup yang aman serta bebas kekerasan di Kabupaten Karawang. (fj/sein).
.jpeg)