Sekretariat DPRD Jabar Perkuat Layanan PPID, 218 Permohonan Informasi Tuntas Ditindaklanjuti

Klik

Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat DPRD Jabar, Lilis Nurlaila Adiwulandari, S.E., M.M., dalam Presentasi dan Wawancara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026

BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA,--- Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui pembenahan kelembagaan, peningkatan fasilitas pelayanan, dan inovasi digital. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh akses informasi yang mudah, cepat, dan transparan.

Komitmen tersebut disampaikan Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat DPRD Jabar, Lilis Nurlaila Adiwulandari, S.E., M.M., dalam Presentasi dan Wawancara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Command Center Gedung Sate, Jalan Diponegoro Nomor 22 Kota Bandung, Selasa (10/11/2026).

Dalam pemaparannya bertajuk “Transformasi Keterbukaan Informasi Publik: Penguatan Kelembagaan, Inovasi Digital, dan Akuntabilitas Pelayanan”, Lilis menjelaskan bahwa peningkatan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilakukan melalui sejumlah pembenahan, mulai dari penataan fasilitas pelayanan hingga pengembangan sistem digital.

Sejak 17 Juni 2026, fasilitas pelayanan PPID diperkuat untuk menciptakan ruang layanan yang lebih tertata dan memudahkan masyarakat mengakses informasi. Selain pelayanan langsung, permohonan informasi juga dapat diajukan secara daring melalui kanal resmi website DPRD Jabar.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan layanan, Sekretariat DPRD Jabar turut mengembangkan Dashboard Digital Layanan Informasi Publik. Sistem ini digunakan untuk mencatat, memantau, dan mengevaluasi perkembangan setiap permohonan, termasuk penanggung jawab tindak lanjut serta dokumentasi pelayanan.

Hasilnya, hingga akhir Oktober 2026 tercatat sebanyak 220 permohonan informasi masuk. Dari jumlah tersebut, 218 permohonan telah selesai ditindaklanjuti, sedangkan dua lainnya masih dalam proses.

Capaian tersebut menjadi bagian dari evaluasi pelayanan sekaligus dasar untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Sekretariat DPRD Jabar juga terus memastikan pengelolaan informasi berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan ketentuan perundang-undangan.

Melalui penguatan PPID dan pemanfaatan teknologi digital, Sekretariat DPRD Jabar berupaya menghadirkan pelayanan informasi publik yang tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Melayani Informasi, Menjaga Kepercayaan," pungkas Lilis. (*/red).