Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Kemnaker : Penentuan Upah Minimum 2027 Harus Berdasarkan Komponen Kebutuhan Hidup Layak

Minggu, 22 November 2026 | 11:46 WIB Last Updated 2026-11-22T04:46:43Z
Klik
Menaker RI Yassierli : Penentun Kebutuhan Hidup Layak


 
JAKARTA, FAKTABANDUNGRAYA,---  Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merinci 268 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi instrumen utama dalam penghitungan upah minimum tahun 2027.

Ratusan komponen tersebut dikelompokkan ke dalam empat sektor pengeluaran pekerja, yakni makanan sebanyak 177 item, kebutuhan pokok lain-lain 54 item, kesehatan dan pendidikan 22 item, serta perumahan atau tempat tinggal sebanyak 15 item.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan, penyusunan KHL tingkat provinsi hingga kabupaten/kota ini dirumuskan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Kerangka penghitungannya mengadopsi kajian International Labour Organization (ILO) tahun 2025 yang telah disesuaikan dengan konteks kondisi ekonomi nasional.

"Pertimbangan KHL perlu ditempatkan bersama kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah. Dengan demikian, penentuan upah minimum dapat memperhatikan kebutuhan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan usaha," ujar Yassierli dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/11/2026).

Dalam mekanisme pengupahan, KHL berfungsi sebagai rujukan Dewan Pengupahan dalam menentukan besaran indeks tertentu (α). Sesuai Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, rentang indeks  Î± dipatok pada angka 0,5 hingga 1, yang kemudian dikalikan dengan variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan jadwal regulasi yang berlaku, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat 21 November 2026 dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat 25 November 2026.

Adapun Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) serta Kabupaten/Kota (UMSK) menyusul maksimal lima hari setelahnya, dan seluruh ketetapan upah tersebut mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.

Pemerintah juga menegaskan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang membayar upah di bawah standar minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (5) dan Pasal 288 UU Nomor 27 Tahun 2026. Pengusaha pelanggar terancam hukuman penjara maksimal empat tahun dan/atau denda hingga Rp200 juta, sedangkan sanksi denda bagi korporasi ditetapkan mulai dari Rp200 juta hingga Rp2 miliar. (*/red).

×
Berita Terbaru Update