Kemnaker Raih Anugerah Anindhita Wistara Data 2026, Perkuat Kebijakan Ketenagakerjaan Berbasis Data

Klik

Kemenaker RI meraih Anugrah Anindhita Wistara Data 2026 yang diselenggarakan oleh BPS

JAKARTA, FAKTABANDUNGRAYA,--- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meraih Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 kategori Kementerian yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) RI. Penghargaan ini menjadi apresiasi atas komitmen Kemnaker dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan penyelenggaraan statistik sektoral untuk mendukung kebijakan ketenagakerjaan yang tepat sasaran.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan data yang akurat dan berkualitas merupakan fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Menurutnya, setiap kebijakan perlu didukung bukti yang kuat agar mampu menjawab dinamika pasar kerja serta kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Yassierli dalam acara Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Ia juga mengapresiasi dukungan BPS melalui penyediaan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang selama ini menjadi salah satu sumber informasi penting bagi Kemnaker dalam menyusun kajian dan merumuskan kebijakan sektor ketenagakerjaan.

Bahkan, peningkatan frekuensi pelaksanaan Sakernas dari dua kali menjadi empat kali dalam setahun dinilai memberikan manfaat besar karena memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran kondisi ketenagakerjaan yang lebih mutakhir.

"Alhamdulillah, dua tahun terakhir kami sangat mendapatkan manfaat dari survei ini untuk bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan dan kajian yang lebih baik. Terima kasih kepada BPS yang selama ini mendukung kami," ujar Yassierli.

Menaker dan Kepala BPS bersama para penerima penghargaan

Ia berharap penghargaan tersebut semakin memperkuat budaya pemanfaatan data dalam setiap proses perencanaan dan pengambilan keputusan di lingkungan Kemnaker.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa kualitas statistik tidak cukup diukur dari proses pengumpulan  maupun penyajian data. Hal terpenting adalah sejauh mana data tersebut digunakan untuk memahami persoalan masyarakat dan menghasilkan kebijakan yang tepat.

Menurutnya, statistik berkualitas harus mampu menjadi dasar pengambilan keputusan yang memberikan manfaat nyata bagi publik.

Penghargaan ini sekaligus menjadi dorongan bagi Kemnaker untuk terus memperkuat integrasi, kualitas, dan pemanfaatan data sektoral sehingga kebijakan ketenagakerjaan semakin berbasis bukti (evidence-based policy), terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*/red).