Tuntut Target PAD Aset hingga Sanksi Tegas Pengembang Rusun, Fraksi PDI Perjuangan Beri Catatan untuk 3 Raperda Baru

Klik

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota BAndung menyerahkan Pandangan Umum atas usulan 4 Ranperda


 

BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA,--- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Kota Bandung menyatakan menerima tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru usulan Wali Kota Bandung untuk dibahas lebih lanjut. Namun, persetujuan awal tersebut disertai sejumlah catatan kritis agar regulasi yang lahir nanti tidak sekadar menjadi aturan di atas kertas.

 Pandangan umum itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., didampingi H. Toni Wijaya, S.E., S.H., serta dihadiri Wakil Wali Kota Bandung H. Erwin dan jajaran kepala OPD, Kamis (15/10/2026).

Dalam sorotannya terhadap tiga Raperda yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 Tahap II tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menekankan aspek akuntabilitas dan kepastian teknis di lapangan:

Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD): PDI Perjuangan mendesak Pemerintah Kota Bandung memaparkan secara gamblang potensi dan target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan aset. Penilaian aset hingga pemilihan mitra kerja sama wajib berjalan objektif sesuai aturan, sementara pendelegasian kewenangan tetap harus berada dalam koridor pengawasan DPRD.

Raperda Rumah Susun (Rusun): Mendukung penuh pemenuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, PDI Perjuangan menuntut kejelasan penerapan hunian berimbang serta penegakan sanksi tegas bagi pengembang yang membandel. Pemkot juga diminta memastikan kesiapan lokasi, skema pendanaan, keterjangkauan tarif sewa, hingga transparansi pengelolaan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS).

Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG): Pelaksanaan PUG tidak boleh terjebak sebatas pemenuhan syarat administratif semata. Fraksi ini meminta kejelasan data kesenjangan gender, kesiapan aparatur pelaksana, serta indikator hasil yang terukur agar anggaran responsif gender benar-benar menyentuh sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan warga.

Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan berharap pembahasan lanjutan di tingkat panitia khusus mampu melahirkan peraturan daerah yang aplikatif, mudah diawasi, dan membawa dampak nyata bagi kesejahteraan warga Kota Bandung. (*/red).