Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Wamenaker: Negara Kawal Pekerja Sejak Proses Mencari Kerja

Selasa, 17 November 2026 | 22:11 WIB Last Updated 2026-11-17T15:11:06Z
Klik
Wamenaker  Afriansyah Noor : UU Perlindungan Ketenagakerjaan, mengawal pekerja sejak proses mencari kerja


  
JAKARTA, FAKTABANDUNGRAYA,--- Pemerintah menegaskan paradigma baru dalam tata kelola ketenagakerjaan nasional melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi yang menggantikan klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja ini memastikan negara hadir mengawal hak masyarakat secara menyeluruh, mulai dari tahap mencari lowongan kerja, selama masa bekerja, hingga berakhirnya hubungan kerja.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor dalam Sosialisasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan bersama jajaran PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

"Pelindungan tidak baru dimulai ketika seseorang telah resmi menjadi pekerja, tetapi harus dimulai sejak seseorang mencari pekerjaan," tegas Afriansyah.

Pada fase prakerja, pemerintah mewajibkan transparansi pelaporan lowongan kerja guna menutup celah praktik percaloan, penipuan, maupun loker fiktif. Proses rekrutmen juga diwajibkan berjalan objektif dan nondiskriminatif, dengan memberikan ruang kesempatan yang setara bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas, serta warga di daerah tertinggal.

Selain itu, pemerintah memperketat aturan pemagangan agar tidak dijadikan kedok perusahaan untuk merekrut pekerja murah. Aturan baru ini membatasi durasi magang maksimal enam bulan, mewajibkan uang saku, sertifikat, kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), serta penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Wamenaker sosialisasikan UU Perlindungan  Ketenagakerjaan


"Perusahaan harus memastikan pemagangan murni menjadi sarana pembelajaran dan peningkatan kompetensi, bukan dimanfaatkan untuk menggantikan tenaga kerja," ujarnya.

Memasuki fase hubungan kerja, Wamenaker mengingatkan perusahaan agar tidak memperlakukan K3 sebatas syarat administratif belaka, melainkan sebagai hak fundamental demi menjamin lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menambahkan bahwa UU Nomor 27 Tahun 2026 tetap mempertahankan sejumlah skema pelindungan pascakerja yang terbukti efektif. Kebijakan tersebut meliputi kewajiban pemberian uang kompensasi satu bulan upah bagi pekerja kontrak (PKWT) yang habis masa kerjanya serta keberlanjutan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Undang-undang ini merancang pelindungan komprehensif dari hulu ke hilir—sebelum, saat, hingga setelah bekerja—dengan tetap menjaga iklim keberlanjutan dunia usaha," pungkas Indah. (*/red).

 

×
Berita Terbaru Update