![]() |
| Wamenaker Afriansyah Noor : UU Perlindungan Ketenagakerjaan, mengawal pekerja sejak proses mencari kerja |
Hal
tersebut ditegaskan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor
dalam Sosialisasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan bersama jajaran PT Perkebunan
Nusantara (PTPN) IV di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
"Pelindungan
tidak baru dimulai ketika seseorang telah resmi menjadi pekerja, tetapi harus
dimulai sejak seseorang mencari pekerjaan," tegas Afriansyah.
Pada
fase prakerja, pemerintah mewajibkan transparansi pelaporan lowongan kerja guna
menutup celah praktik percaloan, penipuan, maupun loker fiktif. Proses
rekrutmen juga diwajibkan berjalan objektif dan nondiskriminatif, dengan
memberikan ruang kesempatan yang setara bagi kelompok rentan, penyandang
disabilitas, serta warga di daerah tertinggal.
Selain itu, pemerintah memperketat aturan pemagangan agar tidak dijadikan kedok perusahaan untuk merekrut pekerja murah. Aturan baru ini membatasi durasi magang maksimal enam bulan, mewajibkan uang saku, sertifikat, kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), serta penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
.jpeg)
Wamenaker sosialisasikan UU Perlindungan Ketenagakerjaan
"Perusahaan
harus memastikan pemagangan murni menjadi sarana pembelajaran dan peningkatan
kompetensi, bukan dimanfaatkan untuk menggantikan tenaga kerja," ujarnya.
Memasuki
fase hubungan kerja, Wamenaker mengingatkan perusahaan agar tidak memperlakukan
K3 sebatas syarat administratif belaka, melainkan sebagai hak fundamental demi
menjamin lingkungan kerja yang aman dan sehat.
Sementara
itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI
dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menambahkan bahwa UU Nomor 27 Tahun
2026 tetap mempertahankan sejumlah skema pelindungan pascakerja yang terbukti
efektif. Kebijakan tersebut meliputi kewajiban pemberian uang kompensasi satu
bulan upah bagi pekerja kontrak (PKWT) yang habis masa kerjanya serta
keberlanjutan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
"Undang-undang
ini merancang pelindungan komprehensif dari hulu ke hilir—sebelum, saat, hingga
setelah bekerja—dengan tetap menjaga iklim keberlanjutan dunia usaha,"
pungkas Indah. (*/red).
