Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

40% Jalan Nasional Rusak, DPRD Jabar Temui Dirjen Bina Marga

Rabu, 22 Maret 2017 | 18:54 WIB Last Updated 2017-03-22T11:54:49Z
Daddy Rohanady (Wakil Ketua Komisi IV
DPRD Jabar dari FPGerindra (foto:husein)
JABAR, FAKTABANDUNGRAYA.COM, - Luar jalan Nasional yang ada diseluruh Provinsi Jawa Barat ada sepanjang 1789 kilo meter dari penjang jalan tersebut kini sekitar 40 % jalan Nasional terutama jalan artery dalam kondisi rusak. Untuk itu, DPRD Jabar mendatangi Kementrian PUPR melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga di Jakarta.

Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar H Daddy Rohanady, kerusakan jalan Nasional tersebut tersebar di beberapa Kabupaten/kota, seperti di Kab Sukabumi, Kab Bogor dan Kab Bandung Barat-Purwakarta termasuk Kebasi –Karawang.

Adapun kedatangan rombongan komisi IV yang dipim langsung oelh Wakil Ketua DPRD Jabar Abdul Haris Bobihoe ke kantor Dirjen Bina Marga, untuk mempertanyakan pola penanganan Jalan Nasional. Karena, selama ini, apabila ada jalan yang rusak, masyarakat selalu menyalahkan kepada pihak provinsi. Bahkan sewaktu anggota Dewan Jabar melakukan kegiatan reses kemarin, masalah kerusakan jalan, sangat banyak yang dikeluhkan oleh masyarakat.

Hal itu kita dapat maklumi, mayoritas masyarakat tidak paham tentang status jalan, apakah itu jalan Kabupaten/kota, Provinsi atau Nasional. Yang masyarakat inginkan jalan baik, kata Daddy Rohanady kepada HU Fakta Jabar saat ditemui di ruang kerja Komisi IV, Rabu (22/03).

Dikatakan, penanganan Jalan Nasional yang ada diprovinsi Jabar merupakan tanggungjawab Balai Pengelolaan Jalan Nasional (BPJN) yang dibawah kendali Dirjen Bina Marga Pusat. Sehingga bila ada jalan nasional yang rusak, lambat untuk ditangani. Namun disisi lain, provinsi tidak mempunya kewenangan untuk melakukan perbaikan.

Untuk itu, seharusnya, pihak KemenPUPR melalui Dirjen Bina Marga menambah jumlah balainya. Hal ini mengingat cakupan dan luas wilyah Jabar yang cukup luas, ujarnya.

Atau bisa juga, untuk penanganan kerusakan jalan yang rusak ringan, diserahkan ke Dinas BMTR Jabar melalui BPJ Wilayah yang ada. Sehingga, bisa cepat diperbaiki, sarannya.

Lebih lanjut Daddy juga mengatakan, selain mempertanyakan masalah kerusakan jalan artery, kedatangan kita ke Dirjen BM di Jakarta yaitu untuk mempertanyakan, kepastian jumlah Jalan Tol yang akan dibangun di Jabar.

Pada tahun 2016 lalu, kita dapat informasi bahwa di Jabar akan dibangun 14 Jalan tol baru, tetapi setelah dikoordinasikan dengan Dirjen BM dan Balai Pengatur Jalan Tol (BPJT), ternyata ada 11. Tadi (Rabu,22/03) kita ketemu lagi dengan orang Dirjen dan BPJT, mengatakan ada 19, namun belum jelas lokasi untuk pembangunan jalan baru tersebut (8 jalan tol baru).

Hasil kunker DPRD Jabar dari Jakarta ini, akan kita rekomendasikan kepada Pimpinan Dewan untuk dapat diteruskan kepada Gubernur. Nanti Gubernur lah yang akan berkirim surat kepada KemenPUPR dan Dirjen BM di Jakarta, untuk mempertanyakan kepastian dan lokasi rencana pembangunan jalan tol baru di Jabar, ujarnya.

Sebagai warga Jabar tentunya kita sangat mengharapkan di provinsi Jabar ini segera dibangun jalan tol baru, hal ini demi untuk mendukung kelancaran arus transportasi baik barang, jasa maupun manusi. Semakin lancarnya arus transortasi tentunya dapat meningkatkan perekonomian warga, yang ujungnya berdampak peningkatan IPM, tandasnya. (sein).
×
Berita Terbaru Update