Pemkot Bandung Pastikan Pemerintahan Tetap Stabil di Tengah Proses Hukum

Klik

Pejabat Pemkot Bandung kembali terguncang kasus hukum

  

BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan bahwa proses hukum yang tengah berjalan tidak berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penjabat Wali Kota Bandung, Farhan, meminta masyarakat untuk memisahkan persoalan hukum tersebut dari aktivitas pemerintahan yang tetap berjalan normal.

“Karena itu, saya berharap masyarakat dapat melihat secara jelas pemisahan antara proses hukum yang berjalan dan tugas-tugas pemerintahan yang terus kami jalankan. Pemerintah Kota Bandung tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warga,” ujarnya.

Farhan menegaskan bahwa momentum ini justru menjadi titik penting bagi Pemkot untuk mempercepat langkah reformasi birokrasi. Pemerintah kota memperkuat pengawasan internal, mengevaluasi seluruh SOP layanan publik, dan memperbarui prosedur sesuai kebutuhan terkini.

“Ini adalah momentum untuk membangun pemerintahan yang lebih kuat, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kami mengajak warga Bandung untuk tidak berspekulasi dan menunggu informasi resmi dari aparat penegak hukum maupun pemerintah kota,” kata Farhan.

Ia juga meminta seluruh ASN menjaga profesionalisme serta tetap fokus memberikan layanan publik yang optimal. Menurutnya, stabilitas pemerintahan Kota Bandung tetap terjaga, dan seluruh program pembangunan berjalan sesuai rencana.

“Dalam kondisi seperti ini, fokus kami adalah menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan layanan publik tidak terganggu,” tambahnya.

Sebagai respons atas perkembangan kasus hukum tersebut, Pemkot Bandung memperkuat sistem pengawasan internal dan mempercepat evaluasi terhadap area layanan publik yang berpotensi rawan penyalahgunaan kewenangan. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), optimalisasi peran Inspektorat, serta percepatan digitalisasi administrasi menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi.

Pemkot juga memastikan bahwa layanan publik, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan pelayanan dasar lainnya tetap berjalan tanpa hambatan. Koordinasi harian kini diperkuat di bawah Sekretaris Daerah untuk menjaga ritme pemerintahan tetap stabil dan responsif.

“Tanggung jawab kami adalah memastikan warga Bandung tetap mendapatkan layanan terbaik. Kami telah menyiapkan langkah-langkah agar pelayanan di lapangan tidak terpengaruh oleh dinamika yang sedang terjadi,” ujar Farhan.

Selain itu, Pemkot Bandung terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kementerian terkait, dan aparat penegak hukum untuk menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan. Langkah ini diambil agar Pemkot semakin adaptif dan mampu menerapkan sistem kerja yang transparan, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Melalui penguatan reformasi birokrasi dan pengawasan yang lebih menyeluruh, Pemkot Bandung menegaskan komitmennya untuk tidak berkompromi terhadap integritas dan terus mendorong terciptanya pemerintahan yang profesional, akuntabel, serta melayani warga secara berkelanjutan. (*/red).