Komisi I DPRD Jabar Terima Aspirasi GRA-LH Soal Evaluasi Reforma Agraria

Klik

Gerakan Reforma Agraria dan Lingkungan Hidup (GRA-LH) se- Jabar menyampaikan aspirasinya ke Komisi I DPRD Jabr terkait Reforma Agraria di Jabar

 

BANDUNG, Faktabandungraya.com, --- Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menerima aspirasi dari Gerakan Reforma Agraria dan Lingkungan Hidup (GRA-LH) se- Jawa Barat menuntut agar dilakukan evaluasi dan mengkaji seluruh reguasi terkait hingga ijin konseni tanah negara di Jabar.

Anggota Komisi I H.M.Sidkon Dj, SH, MM membenarkan beberapa waktu lalu, dirinya bersama Sekretaris Komisi I H. Memo Hermawan, Anggota Komisi I , Rafael Situmorang, SH;  Tuti Tumariyanti ; H. Oden Haryadi, S.H., M.H telah menerima aspirasi dari Serikat Petani Pasundan dipimpin Agustiana dan Serikat Petani Sejawa Barat yang tergabung dalam Gerakan Reforma Agraria dan Lingkungan Hidup (GRA-LH) se- Jawa Barat.

Adapun aspirasi yang mereka (GRA-LH Jabar-red) tuntut yaitu pertama : agar DPRD Jabar melakukan evaluasi terhadap reforma agraria, dalam hal ini penggunaan aset, baik itu aset pusat, Provinsi dan aset-aset yang di luar kepemilikan masyarakat.

Kedua: menuntut agar DPRD Jabar membentuk pansus tentang reforma agraria di Jawa Barat, dan yang ketiga : mengusulkan adanya Perda tentang pemempatan aset atau reforma agraria di Jawa Barat.

Dari tuntutan yang mereka sampaikan, Sidkon menegaskan bahwa dirinya setuju adanya evaluasi tentang pemanfaatan aset, ada evaluasi tentang pemanfaatan aset dan reforma agraria yang ada di Jawa Barat.

Adapun terkait tuntutan agar dibentuk Pannsus , hal ini tentunya akan disampaikan kepada Pimpinan Dewan dan Pimpinan Fraksi.  Namun, pada prinsipnya, saya dan kami Komisi I siap mendorong pembentukan Pansus  tentang  pemanfaatan aset dan reforma aset agraria di Jawa Barat, kata H.M. Sidkon saat dimintai tanggapannya terkait aspirasi dari GRA-LH Jabar, saat dihubungi melalui telepon selulernya, Rabu (10/12/2025).

Anggota komisi I H.M.Sidkon saat menanggapai tuntutan GRA-LH Jabar

Sedangkan terkait perlu adanya Perda tentang pemanfaatan aset dan reforma agraria itu juga akan kami usulkan oleh Pimpinan Bapemperda DPRD Jabar dan Pimpinan DPRD Jabar., ujarnya.

Selain itu, mereka (GRA-LH Jabar) juga meminta pemerintah mengevaluasi secara khusus penguasaaan tanah skala luas oleh PTPN, Perhutani, dan perusahaan swasta. Evalasi diperlukan untuk memastikan legalitas, manfaat ekologis, manfaat ekonomi bagi negara dan daerah, serta kesesuaianya dengan visi misi pembangunan Jawa Barat.

Lebih lanjut Politisi PKB Jabar ini mengatakan, mereka juga menuntut agar dilakukan evaluasi dan perencanaan peruntukan tanah negara secara pasti termasuk menentukan tanah negara untuk kawasan industri dan bisnis untuk kepentingan investasi. (sein)