Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Demiz Minta Tim KPK Validkan Data Kemiskinan di Jabar

Rabu, 30 Agustus 2017 | 18:40 WIB Last Updated 2017-08-30T12:03:37Z
Klik
BOGOR, FAKTABADUNGRAYA.COM,-- Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dalam rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Jawa Barat, minta agar data kemiskinan divalidkan. Hal ini penting untuk mensinergikan penanganan kemiskinan dan menyelesaikan secara tepat sasaran.

"Misalkan suatu keluarga sudah dapat program kemiskinan apa saja. Minimal dia harus tersentuh oleh empat program, PKH, KIS, KIP, dan Rastra," ungkap Demiz pada Rakor Tim Pengendalian Kemiskinan Daerah, di aula Kantor Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah (BKPPW) I Bogor, Rabu (30/08).

Tak jarang kata Deddy, ada satu keluarga, di suatu desa, tak tersentuh sama sekali empat program tadi, belum lagi bicara disabilitas miskin, adanya lansia miskin, hal tersebut komitmen keberpihakan pemerintah pada kaum yang memerlukan bantuan tersebut.

"Jangan sampai ada dobel, atau yang dapat (program) terus-terusan, yang tidak pernah, tak pernah dapat sama sekali. Makanya perlu kordinasi dari pusat pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota," sambung Demiz.

Pun selama ini, TKPK Jabar selalu menjalankan perannya menanggulangi kemiskinan di Jawa Barat, walaupun belum secara signifikan mengurangi kemiskinan itu sendiri.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat jumlah penduduk miskin di Jabar yang didata pada periode September 2016 hingga Maret 2017, menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Jawa Barat sekarang mencapai 4.168.440 jiwa. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sekitar 0,6% dibandingkan kondisi September 2016 yang tercatat sebesar 4.168.110 jiwa.

"Maka perlu koordinasi dan sinergitas yang perlu dibangun antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Itulah sebabnya ada rapat koordinasi ini," kata Demiz.

Saat ini pun kata Demiz, untuk memenuhi pentingnya ketersediaan data yang diperlukan terkait kemiskinan, melalui Balai Pengembangan Analisa Potensi Daerah, sudah disajikan data secara 'by Name by Addres'. Artinya data terkait penduduk miskin bisa dipantau secara realtime. Maka harusnya tidak ada lagi salah sasaran dalam memberikan program bantuan penanggulangan kemiskinan.

"Kini kita perlu bagaimana melatih tenaga di setiap kabupaten/kota untuk mengupdate, membuka, data tersebut," katanya.

"Sebab kemiskinan ini harus terukur, apalagi kalau bisa menyentuh langsung kepada yang bersangkutan. Agar sekaligus bisa dilakukan upaya dievaluasi," pungkas Deddy. (hms/red).




×
Berita Terbaru Update