Tia Fitriani Menerima Keluhan Warga Rancaekek Atas Perubahan Data Desil

Klik

Anggota DPRD Jabar Dra.Hj.Tia Fitriani dari Fraksi Nasdem melaksanakan pengawasan pemerintahan daerah di GOR Cangkuang Kec. Rancaejek Kab Bandung


 

BANDUNG , FAKTABANDUNGRAYA,--- Perubahan data desil menjadi keluhan yang mencuat dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang digelar Anggota DPRD Jawa Barat Tia Fitriani di GOR Cangkuang, Kecamatan Rancaekek, Selasa (15/9/2026).

Sejumlah warga mengeluhkan perubahan status desil yang dinilai terjadi secara tiba-tiba. Persoalan ini menjadi perhatian karena perubahan klasifikasi sosial ekonomi dapat berdampak terhadap akses masyarakat pada berbagai program bantuan sosial.

Tia mengatakan, laporan tersebut terutama datang dari warga yang mengaku masih berada dalam kondisi ekonomi sulit, tetapi data mereka justru tercatat pada desil yang lebih tinggi.

“Perubahan data desil ini menimbulkan keresahan warga, terutama mereka yang kondisi ekonominya masih sulit. Kami menerima laporan ada warga yang sebelumnya masuk kelompok desil rendah, tetapi tiba-tiba datanya berubah menjadi desil tinggi,” ujar Tia.

Menurut Tia, akurasi dan pemutakhiran data sosial ekonomi perlu menjadi perhatian serius. Data yang digunakan pemerintah, kata dia, harus sedekat mungkin dengan kondisi riil masyarakat agar kebijakan perlindungan sosial tepat sasaran.

Tia Fitriani saat melaksanakan pengawasan pemerintahan di Rancaekek Kab.Bandung (foto:ist)

Ia pun menampung langsung aspirasi warga sebagai bahan dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD Jawa Barat. Tia mendorong proses pemutakhiran data dilakukan secara cermat dan transparan dengan mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan.

“Jangan sampai perubahan data membuat masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan justru kehilangan akses terhadap program perlindungan sosial,” ujarnya.

Bagi Tia, persoalan data bukan sekadar urusan administrasi. Ketepatan data menentukan siapa yang tercatat membutuhkan perlindungan dan siapa yang berhak memperoleh program pemerintah sesuai ketentuan.

Melalui kegiatan tersebut, berbagai laporan masyarakat akan menjadi bahan pengawasan DPRD Jawa Barat untuk mendorong penyelenggaraan pendataan yang lebih akurat, transparan, dan responsif terhadap kondisi warga. (adip/sein).