Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Jelang Akhir Jabatan Gubernur, Janji Politik Aher-Demiz Banyak Yang Belum Terealiasi

Senin, 16 Oktober 2017 | 19:56 WIB Last Updated 2017-10-16T13:34:06Z
Bambang Mujiarto, anggota Komisi I
DPRD Jabar 
JABAR, FAKTABANDUNGRAYA.COM,-- Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Bambang Mujiarto menilai kurang matangnya perencanaan dan sedikit serapan anggaran ditambah lagi tidak tepatnya menempatakan pejabat di OPD menjadi kendala tercapainya target visi-misi Gubernur yang dituangkan dalam ARPJD Jabar 2013-208. Sehingga, dibeberapa bulan menjelang akhir jabatan Gubernur Ahmad Heryawan dan Wagub Deddy Mizwar, masih menyisahkan beberapa program yang tidak tercapai.

Menurut Bambang, dalam setiap penyusunan anggaran / ABPD, Dewan sudah mengingatkan kepada pimpinan OPD agar dalam merencanakan suatu program harus berpatokan pada RPJMD Gubernur. Hal ini penting, dalam merealisasikan janji-janji kampanye Gubernur dan Wagub.

Massa jabatan Gubernur-Wagub Jabar tinggal beberapa bulan lagi, tapi ada beberapa janji politik yang belum terealisasikan atau tidak sesuai target, diantarnya, janji pendidikan Gratis dari SD sampai SLTA; Program Rutilahu; menurunkan angka kemiskinan; penigkatan daya beli masyakat; ketenagakerjaan; infrastruktur.

Beberapa target yang tidak tercapai tersebut, tentunya menjadi persolan yang serius. Artinya amanat yang diberikan oleh warga masyarakat dominan Jabar pada tahun 2013 lalu,dapat dikatakan tidak tercapai. Untuk itu, Gubernur dan Wagub, harus serius turun langsung kelapangan memantau kinerja di setiap OPD, kata Bambang Mujiarto saat ditemui diruang Fraksi PDIP DPRD Jabar, Senin (16/10).

Dikatakan, sebenarnya DPRD Jabar terus mendorong dan mendukung program kerja Pemprov Jabar dalam membangun provinsi Jawa Barat sebagaimana telah digariskan dalam RPJMD Gubernur agar dapat memenuhi target. Bahkan Dewan meminta Gubernur beserta jajarannya untuk dapat memaksimalkan dan mengoptimalkan kinerja seluruh OPD.

Lebih lanjut ia mengatakan, dalam beberapa kesempatan kita sampaikan kepada Gubernur, agar dalam menempatkan pejabat di OPD hendaknya sesuai dengan keahlian atau latar belakang pendidikan, bukan berdasarkan kedekatan, dulur dan like and dislike. Karena suksesnya program OPD tentunya tidak terlepas dari SDM yang bersangkutan.

Untuk itu, kalau penempatan pejabat dilakukan dengan seleksi terbuka, transparan, sesuai dengan kapasitas, mestinya tidak ada lasan SDM ini jadi kenadala tetapi ternyata fakta yang ada sekarang ini dengan kurang matangnya perencanaan dan sedikit serapan anggaran. Maka ini sudah menjadi indikasi kuat bahwa ketidak berhasilan dari realisasi program ini adalah dari SDM, ujar anggota DPRD Jabar asal Dapil Cirebon-Indramayu ini.

Mumpung masih ada waktu, kata Bambang, sebaiknya Gubernur mengambil langkah-langkah strategis, sekiranya ini bisa menyelesaikan permasalahan di Jabar. Jadi kalau mempermasalah SDM, mestinya bukan sekarang, harusnya dari awal jabatan.

“Tempatkanlah orang yang layak, professional sesuai bidangnya agar mampu menjabarkan visi-misi Gubernur”,katanya .

Sementara itu, terkait seringnya rotasi-mutasi tentunya jadi masalah, belum selesai menjalankan tugas sudah dipindah dan di pindah lagi, akhirnya apa, yang ada bukan kerja cepat tetapi yang ada penyesuaian-penyesuaian dilingkungan kerja yang baru. Miskupun memang urusan rotasi dan motasi ini diatur dalam Undang-undang dan menjadi hak Kepala Daerah dalam penyegaran kemimpinan tapi harus diingat bahwa rotasi –motasi tersebut berdasarkan kebutuhan yang urgen untuk mensukseskan semua program bukan atas dasar suka dan tidak suka.

Dalam berbagai raker dengan mitra Komisi I, kita sudah sampaikan agar terjadi percepatan-percepatan dan juga ada upaya yang dilakukan oleh pemprov, sehingga secara sistematik birokrasinya berjalan dengan professional, transparan, sesuai dengan semangat reformasi birokrasi. Sehingga pelayanan kepada masyarakat cepat dan baik, dan akhirnya masyarakat merasa nyaman bahwa pemerintah hadir ditengah-tengah masyarakat.

Dalam pandangan umum Fraksi PDIP beberapa waktu lalu, kita sudah pertanyakan beberapa target Gubernur yang tidak mungkin tercapai . Namun, sampai saat ini belum digelar sidang paripurna dengan agenda Jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi.

Jangan sampai hanya angin-angin syurga yang diberikan kepada rakyat untuk memenangkan Pilkada waktu itu. Untuk itu, kedepan perluada batasan-batasan dalam meminige batasan-batasan isu itu. Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan objek politik semata, tanpa ada dasar pendidikan politik yang mapan.

Prestasi dan penghargaan segudang tapi tingkat kemiskinan cukup tinggi, artinya program pembangunan yang dicanangkan oleh Gubernur masih belum mampu menekan angka keminskinan dan mendongkrak perekonomian masyarakat. Kita doakan semoga Aher-Demiz tidak melupakan apa yang menajdi tanggungjawab mereka terhadap warga masyarakat jabar, sehingga kenang-kenangan untuk Jabar selama memimpin Jabar, bisa langgeng sampai anak cucu tujuh tahun kedepan, bahwa Jabar pernah dipimpin oleh orang yang baik, kandasnya. (sein).



×
Berita Terbaru Update