Komisi V DPRD Jabar Respon Pembentukan Pansus Evaluasi Menyeluruh SPMB 2026

Klik

Pimpinandan anggota Komisi V DPRD Jabar didampingi Disdik Jabar menerima audensi perwakilan orang tua dan terkait pelaksanaan SPMB 2026

BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA,--- Komisi V DPRD Jawa Barat merespons positif berbagai aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 dengan mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan.

Ketua Komisi V DPRD Jabar, Siti Muntamah, mengatakan usulan pembentukan Pansus akan dibahas lebih lanjut bersama anggota komisi sebagai bagian dari upaya memastikan proses SPMB berjalan transparan, adil, dan akuntabel.

“Kami akan mengkaji seluruh masukan yang disampaikan masyarakat. Jika diperlukan, pembentukan Pansus akan menjadi instrumen untuk menelaah aspek administrasi maupun implementasi SPMB secara menyeluruh,” ujar Siti usai menerima audiensi masyarakat di Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis (11/6).

Menurutnya, DPRD Jabar berkomitmen mengawal seluruh tahapan SPMB agar responsif terhadap persoalan yang muncul serta dapat diawasi secara terbuka hingga proses penerimaan peserta didik selesai.

Komisi V menerima berkas aspirasi para perwakilan orang tua caln siswa

Audiensi tersebut menjadi ruang dialog antara masyarakat, DPRD Jawa Barat, dan Dinas Pendidikan Jawa Barat dalam upaya memperbaiki tata kelola pendidikan, khususnya sistem penerimaan murid baru yang lebih berkeadilan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Jawa Barat, Firman Oktora, menyatakan berbagai masukan yang disampaikan masyarakat menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah.

“Masukan yang diberikan sangat konstruktif untuk memperbaiki tata kelola yang ada. Kami akan terus menyampaikan perkembangan dan langkah perbaikan yang dilakukan,” katanya.

Komisi V berharap sinergi antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus menghadirkan sistem penerimaan murid baru yang lebih transparan, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon peserta didik di Jawa Barat. (*/sein).