"Kalau bekerja sesuai dengan tupoksi dan aturan yang ada tentunya sangat mudah menyelesaikan pekerjaan. Dan kalau ingin berdampak luas, pekerjaan kita harus dihadirkan bersama nuansa gerakan sosial," kata Aher saat melantik sebanyak 792 ASN Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemprov Jabar, di halaman Gedung Sate, Senin (19/2/18).
Berdasarkan Permendagri No. 12 tahun 2017, Badan Kepegawaian Daerah se-Indonesia harus mengatur ulang struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Akibatnya adalah rasionalisasi pemindahan pejabat ASN. Kan, tujuan rasionalisasi ini adalah merampingkan struktur tanpa menghilangkan fungsi setiap OPD.
Aher mengatakan, sejak alih kelola SMA/SMK tahun 2017 lalu, ada sekitar 29 ribu Guru PNS masuk menjadi ASN Provinsi, belum lagi ada ribuan Guru Non PNS yang mengajar SMA/SMK masuk tanggungguan Pemprov Jabar. Bahkan ada juga ribuan ASN Kehutanan masuk jadi ASN Pemprov Jabar.
Dalam kesempatan tersebut, Aher juga mengingatkan kepada seluruh ASN Pemprov Jabar untuk tidak ikut politik praktis, sebagaimana diatur dalam peraturan ASN. Berhubung, dilarang berpolitik praktis, maka hak politik masing-masing ASN, silahkan dipergunakan saat di bilik suara saja, himbaunya. (sein)
