 |
| DR.A.Hadadi, Kadisdik Jabar (foto: Istimewah) |
Beberapa tahun belakangan ini, pemerintah terus berupaya memberantas dan memerangan peredaran obat-obatan terlarang, namun nyatanya peredaran tetap saja marak. Untuk itu, kita harapkan melalui SMK Farmasi dapat membantu pemerintah dan mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang.
Hal ini dikatakan, Kepala Dinas Pendidikan Jabar Ahmad Hadadi saat memberikan pengarahan sekaligus membuka acara Sosialisasi Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Komunitas Farmasi Indonesia (LSP KFI) dan Pelatihan Teknis Skema Farmasi dari BNSP bagi SMK Farmasi se Jabar. Acara yang digelar oleh Asosiasi Pendidikan Menengah Farmasi Indonesia (APMFI) dilaksanakan di Hotel Grand Pasundan-Bandung, pada Selasa, (2/10-18).
Dikatakan Hadadi, dalam dunia pendidikan menengah, khususnya SMK farmasi hadir sebagai bagian dari perubahan zaman. Untuk menjawab tantangan zaman, tentulah diharapkan kelak siswa SMK farmasi menjadi kompeten dan siap bersaing di dunia kerja. Untuk meraih hal tersebut, perlu ada proses yang teruji agar terstandar yaitu dengan sertifikasi profesi, ujarnya.
“Sampai maret 2017, sekitar 327 SMK sudah menjadi lembaga sertifikasi profesi pihak pertama (LSP P1) seluruh SMK tersebut sudah menerima setifikat lisensi dari badan nasional sertifikasi profesi (BNSP), sehingga bisa menguji dan mengeluarkan sertifikat kompetensi untuk peserta didiknya,” ujarnya.
Hadadi mengapresiasi kegiatan ini. Pemerintah selalu mendukung agar bidang farmasi dapat menembus berbagai hambatan, menjadi lebih kreatif dan memiliki peran lebih signifikan.
Sementara itu, Ketua APMFI Jawa Barat, Noni Cahyana berharap dengan adanya sertifikasi ini, dunia farmasi dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam bidang kesehatan.
“Mudah-mudahan ini dapat terwujud sehingga menjadi legalitas formal, dan dapat ikut andil dalam pembagunan di bidang kesehatan khususnya di industri farmasi,” tandasnya. (hms/red).
