Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Syahrir : Program Kesra Lebih Penting Daripada Pembentukan “Tim Saber Hoax”

Senin, 03 Desember 2018 | 17:53 WIB Last Updated 2018-12-06T10:55:38Z
Klik
H. Syahrir
Ketua Komisi I DPRD Jabar 
Jabar, faktabandungraya.com,-- Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Syahrir menilai rencana Pemprov Jabar untuk pembentukan Tim Sapu Bersih (Saber) Hoax kurang begitu penting. Hal ini karena masyarakat sudah bisa menilai berita mana yang Hoax dan mana yang benar.

Menurut Syahrir, masyarakat saat ini sebenarnya mengharapkan program yang diluncurkan oleh Pemprov Jabar adalah program kesejahteraan masyarakat yang dapat meningkatkan peningkatan ekonomi. Jadi kalau alasan Pemprov Jabar dengan ada Tim Saber Hoax dapat membentengi masyarakat dari informasi bohong.

“Sebetulnya masyarakat sudah bisa menilai berita dan cenderung lebih kritis terhadap berita yang beredar di media. Sehingga kurang efektif jika rencana tim saber hoax benar dibentuk”, ujar Ketua Komisi I DPRD Jabar Syahrir,Senin (3/11).

Untuk itu, Syahrir harap pemprov bisa lebih mengedepankan program-program kesejahteraan rakyatnya, agar masyarakat bisa menikmati pembangunan dan peningkatan ekonomi.

"Saya rasa di Jabar tidak berlaku berita hoaks, karena rakyat Jabar sudah bisa melihat mana yang benar atau salah," ucapnya.

Masyarakat Jawa Barat juga sudah memiliki inisiatif yang tinggi untuk menyaring informasi. Tatkala menerima isu yang diragukan kebenarannya, tak serta merta percaya begitu saja, ujarnya.

Syahrir mencontohkan, pelaksanaan Pilkada 2018 bisa kondusif bahkan tak ada satu kejadian pun yang dapat meresahkan masyarakat. Sekalipun, kala itu banyak isu mencuat, namun Jabar tetap aman.

"Buktinya di beberapa pilkada begitu banyak isu-isu, tapi ada enggak masyarakat yang terpengaruh? Enggak ada, kita pilkada-nya aman terkendali. Itu ukurannya yang paling kasat mata," ujarnya.

Lebih lanjut Ia mengatakan, saat ini lebih baik Pemprov Jabar fokus menjalani tugas-tugas menjelang akhir tahun 2019. Misalnya saja mengenai peraturan daerah untuk kesejahteraan juga penghapusan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah (Bakorwil).

"Ada empat Bakorwil yang harus kami perhatikan dan pendistribusian tenaga ASN-nya yang berkeadilan penempatannya," tandasnya. (sein).
×
Berita Terbaru Update