Akibat sedimentasi sudah parah, bahkan endapan lumpur hanya menyisakan 10 persen area dalam dari total 4 hektare kolam penampungan kapal. Hal ini membuat para nelayan terpaksa menambatkan kapal-kapalnya di Pelabuhan Nusantara yang lokasinya jauh dari daratan. Banyak nelayan terpaksa berenang dari kapal menuju daratan.
“Ini upaya jangka pendek,” ujar Sekda Jabar Iwa Karniwa usai Rapat Koordinasi Pembangunan Pelabuhan Cisolok di Gedung Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman, Jalan MH Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat, Selasa (2/4-2019).
Guna mendukung Pemkab Sukabumi dapat mengeruk sedimentasi kolam penampungan kapal, maka Pemprov Jabar akan mencari dana CSR perusahaan dan BUMN. Hal ini agar penggaran tidak bergantung APBD atau APBN.
“Sekarang mudah-mudahan kita cari alternatif. Paling tidak bagaimana untuk pengerukan tidak menggunaan APBD atau APBN. Mudah-mudahan tadi Pak Luhut (Menko Kemaritiman RI) dan Deputi Infrastruktur bisa koordinasi dengan Kementerian BUMN, barangkali masih ada CSR,” kata Iwa.
Menurut Iwa, selama 10 tahun terakhir Pemkab Sukabumi dan Pemprov Jabar sudah menghabiskan dana Rp42 miliar untuk mengeruk kolam penampungan kapal, tapi tetap tidak cukup. “Sekarang kalau untuk dibangun sampai dengan tuntas itu dibutuhkan Rp141 miliar,” sebut Iwa.
Selain kolam penampungan, rakor juga membahas progres pembangunan Pelabuhan Ikan Cisolok. Pemkab Sukabumi sudah memberikan studi kelayakan ke Kemenko Maritim, tinggal menunggu review termasuk pola pembangunan dan desain.
Menurut Iwa, pelabuhan perikanan yang lebih tertata tanpa sedimentasi diharapkan penghasilan nelayan akan meningkat empat sampai lima kali lipat. (hms/red)
