Khilafah Versus Pancasila Dalam Perspektif Budaya, Pancasila Adalah Kesepakatan Final

Bandung, Faktabandungraya.com,-- Budayawan, Seniman dan aktivis keagamaan yang ada di kota Bandung bersepakat bahwa NKRI dengan dasar Pancasila adalah kesepakatan final dan harus tetap terjaga, serta menolak secara tegas adanya opini perubahan sistem negara dengan khilafah.

Hal itu disampaikan budayawan sunda Roedy Wiranatakusumah seusai acara diskusi NKRI Versus Khilafah dari Perspektif Budaya, di kedai Nyonya Rumah, Jalan Trunojoyo, Kota Bandung, Selasa sore (9/4-2019).

"Tujuan utama diskusi ini bahwa ini adalah bisa dibilang sebagai isu nasional, bahwa dengan suasana pilpres 2019 ini digaungkanlah seolah olah bahwa perlu pemahaman baru (Khilafah) versus NKRI berdasarkan Pancasila-nya. Menurut kami itu adalah hal yang sangat tidak bisa diterima, karena pendahulu kami sudah merancang begitu kuatnya, dan diakui oleh dunia, bahwa negara kesatuan republik indonesia sudah mempunyai 5 pilar dan sudah final," jelasnya.

Dikatakan Roedy, pergeseran pergeseran opini yang tidak dipahami oleh publik bahwa kita perlu suatu sistem dalam negara ini dengan sistem yang baru sangat keras kami tolak.

"Apa sih artinya khilafah, banyak orang yang tidak tahu. Ini adalah persoalan kepemimpinan bukan mengubah sistem kenegaraan menjadi suatu sistem yang diluar pancasila. Untuk itu melalui diskusi ini agar menjadi suatu pengetahuan umum yang harus dipahami secara basic, jangan sampai orang salah paham, menelan tanpa menganalisa," ungkapnya.

Sebagai salah satu penggagas diskusi, Roedy Wiranatakusumah juga menyebutkan dalam diskusi kali ini menghadirkan dua narasumber yakni Budayawan Tisna Sanjaya dan Tokoh agama M. Yajjid Kallam yang juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan PCNU Kota Bandung serta dihadiri sastrawan, aktifis perempuan, Kasundaan, juga penggiat film dokumenter. 

"Mereka yang hadir mempunyai satu pandangan yang sama mengenai keutuhan keragaman ini, karena bandung adalah pusatnya keberagaman. Beragam suku bangsa bersatu di bandung memahami bahwa keragaman itu sumbernya dari Indonesia," ujar Roedy.

"Dengan adanya suatu pandangan dari sudut perspektif budaya dan muslim scholar ini adalah satu arahan, bagi yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi semakin tajam pemahamannya, karena dua orang narasumber ini memiliki kompetensi, dan hal ini sangat mendasar untuk diketahui sebagai pengetahuan, itu intisari dari pertemuan (diskusi) ini," tuturnya.

"NKRI melalui Pancasila tidak bisa diubah dengan apapun, tidak ada amandemen pengubahan undang undang dasar. Ini suatu pekerjaan rumah yang kita harus lanjutkan dari para pendahulu kita, bahkan hal ini yang harus kita kuatkan, apalagi kalo ada ide-ide atau isu khilafah seperti itu harus kita kesampingkan jauh jauh, dan saya secara pribadi menolak keras hal itu," tegasnya.

Roedy berharap, melalui diskusi kali ini dapat menggugah dan menggerakan stakeholder lain untuk melakukan dan memandang hal yang sama. "Karena kita perlu kebersamaan untuk bisa bersama sama, dari satu ide ide atau diskusi ini menggugah rekan rekan yang lain melakukan hal yang sama," tandasnya.

Sementara, M Yajjid Kallam, aktifis Komuji (Komunitas Musisi Mengaji) sekaligus Dewan Pertimbangan PC Nahdlatul Ulama (NU) Kota Bandung menyebutkan bahwa, meski memungkinkan adanya perubahan, namun hal itu perlu ditinjau kembali atas dasar persatuan dan kesatuan bangsa.

"Amandemen UUD 1945 memang boleh ada, tapi kita perlu lihat amandemennya kemana, apakah merubah dasar negara baru atau penyesuaian. Kalau membentuk negara baru, tidak perlu amandemen dan perubahan bentuk negara sudah tidak bisa dilakukan," ujarnya.

Ditempat yang sama, hadir sebagai Narasumber, Budayawan Tisna Sanjaya mengatakan, "Ketika fenomena khilafah dimunculkan, menurut saya, Indonesia sudah tidak bisa lagi diubah dengan cara apapun, baik itu khilafah atau ideologi apapun," ujar Tisna.

Pancasila, kata Tisna, sudah mengakomodir semua hal yang ada di republik ini. Seperti keanekaragaman budaya, agama, suku hingga etnis.
"‎Jadi baik pak Jokowi atau Prabowo jika kelak nanti terpilih, Pancasila tidak boleh diganggu gugat karena sudah disepakati bersama bangsa Indonesia," ujar Tisna. (Cuy).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.