.jpeg) |
| Pimpinan Fraksi PDIP DPRD Jabar jelaskan Pandangan Umum terhadap Raperda P2APBD T.A.2024 |
Usai rapat paripurna , Fraksi DPI
Perjuangan menggelar jumpa pers di ruang Rapat Fraksi, terkait Pandangan Umum
(PU) Fraksi PDIP, yang disampaikan dalam rapat paripurna.
Menurut Ketua Fraksi PDIP Dr.Hj.Ineu
Purwadewi Sundari,S.Sos, M.M didampingi Wakil Ketua M. Jaenudin, S.Ag., M.H ,
Sekretaris Dr. H.Tom Maskun, M.Pd, Hj. Ika
Siti Rahmatika, S.E (yang membacakan PU FPDIP), dan Diah Fitri Maryani, SE, MM menyoroti 7 komponen besar terkait penyerapan
anggaran, APBD Jabar T.A 2024.
Adapun ke-tujuh (7) komponen tersebut terdiri dari : 1. Realisasi
anggaran pendapatan dan belanja daerah; 2. Perubahan saldo anggaran lebih ; 3. Neraca
pemerintah provinsi jawa barat. ; 4. Laporan operasional.; 5. Laporan arus kas ;
6. Laporan perubahan ekuitas ; 7. Catatan atas laporan keuangan.
Pada realisasi anggaran pendapatan dan
belanja daerah (APBD), Fraksi PDIP mengapresiasi terkait pendapatan yang
mengalami peningkatan di tahun 2024 dimana realisasi pendapatan daerah sampai
dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 36,68 triliun lebih atau 101,084 persen dari
target pendapatan yang telah ditetapkan sebesar Rp 36,29 triliun lebih.
Sektor realisasi belanja daerah sampai
dengan 31 desember 2024 sebesar Rp 35,54 triliun lebih, atau 96,319 dari
anggaran sebesar Rp 36,911 triliun lebih.
Adapun belanja daerah terdiri dari : 1. Belanja operasi, direalisasikan sebesar Rp
19,98 triliun lebih.; 2. Belanja modal rp 2,11 trilyun; 3. Belanja tidak
terduga Rp 784,11 juta. ; 4. Belanja transfer 13,44 triliun.
Melihat realisasi penyerapan belanja kurang dari 98%, Fraksi PDIP
mempertanyakan,kenapa bisa terjadi. Apakah
karena perencanan kurang matang atau sudah
sesuai dengan perencanaan dan terukur, mohon penjelasan. !!!.
Berdasarkan hasil serapan secara
keseluruhan APBD 2024 rata - rata diatas 95,%, Namun, serapan yang paling besar
anggaran nya justru untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah, bukan
pada program kegiatan yang berbasis pemenuhan kebutuhan sarana prasarana untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pembiayaan daerah, penerimaan
pembiayaan realisasi nya 100% sebesar Rp.
1,23 triliun lebih, pengeluaran pembiayaan realisasinya 100% sebesar 618,25
milyar yang ditetapkan. Dari penerimaan pembiayaan ini pos terbesar dari pos
apa ? apakah silpa, penerimaan dana bergulir atau dari mana. Sementara pengeluaran pembiayaan terkait
penyertaan modal kepada PT.BIJB mohon penjelasan dari saudara gubernur.
Lebih lanjut Ineu mengatakan, Fraksi
PDIP juga menyoroti saldo anggaran awal
sebesar rp 800.40 milyard, sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun 2024
sebesar Rp1,75 triliun lebih, di dapatkan dari efesiansi, realisasi pendapatan
yang melebihi target atau perencanaan yang kurang matang mohon penjelasan
saudara gubernur terkait silpa ini.
Dalam PU Fraksi PDIP Juga menyoroti catatan atas laporan keuangan. harus
menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan daerah, termasuk analisis rasio
keuangan, perbandingan dengan tahun sebelumnya, dan proyeksi tahun yang akan
datang. analisis yang disajikan dalam laporan keuangan ini kurang mendalam.
mohon penjelasan saudara gubernur.
Catatan
Fraksi PDIP
Lebih lanjut, Fraksi PDI memberikan
beberapa catatan penting tentang capaian kinerja dan harus menjadi prioritas
pada APBD 2025, Diantara, terkait hutang
BPJS ysebesar 311 Miliar. Kenapa bisa terjadi, padahal dalam setiap penyusunan
anggaran di alokasikan dana untuk BJPJS.
Hal lain yang menjadi soroti Fraksi
PDIP , yaitu soal penyerapan APBD 2024
pada Diskominfo terkait target Zero Blank Spot untuk di seluruh wilayah Jawa Barat,
ternyata gagal total. Hal ini disebabka
oleh apa ?... sehingga gagal.
Fraksi PDIP juga menyoroti terkait
asset yang dimiliki oleh Pemprov Jabar yaitu investasi jangka panjang non
permanen (penyertaan modal) dan permanen, aset tetap, aset yang tidak di
kelompokan dalam investasi dan aset tetap yang tersebar baik di BUMD, BUD dan BLUD
harus di kelola dengan baik dan tercatat betul baik pengeluaran maupun
pendapatan bagi PAD Pemerintah Jabar.
Permasalahan aset, setiap tahun
menjadi catatan dari BPK RI, untuk itu, Fraksi PDIP mendorong Pemprov Jabar
melalui Biro Aset dan Keuangan Daerah (AKD) agar secepatnya melakukan
verifikasi dan mensertifikatkan semua aset daerah. Karena hingga kini pendataan dan pengelolaan
aset belum optimal dan maksimal. Contoh kasus SMAN 1 Bandung di jalan Dago.
Kami dari Fraksi PDIP, berharap kepada
Gubernur dan TAPD Pemprov Jabar dapat memberikan tanggapan dan penjelasan atas
apa-apa yang kami sampaikan dalam Pandangan Umum ini. Tandasnya (sein).
.jpeg)