BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Sektor manufaktur sampai lima tahun kedepan tetap menjadi penyerap tenagakerja terbanyak di provinsi Jawa Barat. Untuk itu, berbagai strategi penyerapan tenagakerja seperti Task Force Upah dan Task Force Garmen, tengah disusun oleh Disnakertrans Jabar. Pada hari Selasa, 6 Agustus 2019, kemarin, delegasi Disnakertrans Prov. Jabar yang dipimpin oleh Kadis dan Sekdis serta para pejabat eselon 3, mendatangi Gedung Sekretariat Negara Kompleks Istana Merdeka di Jakarta yang diterima oleh Kepala Staff Khusus Presiden RI Teten Masduki, dan Staff Khusus Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Prof. Ahmad Erani Yustika.
Menurut Kadisnakertrans Jabar, M.Ade Afriandi, sebelum penerapan kebijakan Task Force Upah dan Task Force Garmen di terapkan, maka kita perlu melakukan diskusi dan penelaahan kebijakan ketenagakerjaan khususnya situasi dan kondisi di Jawa Barat, termasuk dengan pemerintah pusat.
“Koordinasi dengan pemerintah pusat penting dilakukan karena berbagai kebijakan sangat terkait dan menjadi otoritas pemerintah pusat”, kata Ade di Bandung, Rabu (7/8/2019).
Dalam pertemuan tersebut, Kadisnakertrans, Ade Afriandi menyampaikan kepada Staff Khusus Presiden RI, Teten Masduki dan A. Erani Yustika bahwa terkait strategi penyerapan ketenaga kerjaan di Jabar, Disnakertrans Jabar sedang menyusun regulasi Task Force Upah dan Task Force Garmen.
Kedua regulasi yaitu Task Force Upah dan ask Force Garmen sangat penting, mengingat Jawa Barat masih sangat mengandalkan industri manufaktur garment, sepatu, dan elektronik sebagai industri padat karya yang berkontribusi terhadap lebih dari 46% PDB Prov. Jabar.
"Walaupun Gubernur Jabar telah menetapkan strategi penyerapan tenaga kerja termasuk menelaah potensi ekonomi baru, namun sektor manufaktur padat karya tetap menjadi andalan Jabar setidaknya selama 5 tahun ke depan. Oleh karenanya, untuk melakukan penyelamatan industri dan perluasan investasi, Pemprov Jabar telah membentuk task force Pengupahan dan Task Force Garmen.
Menanggapi apa yang disampaikan Kadisnakertrans Jabar, Teten Masduki menyatakan bahwa pada saat ini, kita harus melakukan upaya secepatnya untuk dapat menaikkan neraca perdagangan, yang hingga hari ini masih negatif, artinya impor kita lebih besar dari ekspor.
Pertumbuhan alternatif ekonomi baru juga harus dilakukan, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif karena menunjukkan angka pertumbuhan yang signifikan.
Perluasan tenaga kerja tentu mensyaratkan ada investasi riil baru yang masuk, dan investasi ini terhambat oleh syarat-syarat hubungan kerja yang ada di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sehingga, untuk merealisasikan pekerjaan politik, yaitu menyediakan lapangan pekerjaan seluas mungkin bagi masyarakat, pemerintah harus melakukan revisi ketentuan ketenagakerjaan yang ada.
Prof. Erani Yustika juga menambahkan bahwa beberapa kebijakan khusus untuk menyelamatkan industri manufaktur padat karya memang sedang dirancang oleh pihak kepresidenan. Hal ini berkaitan dengan proteksi yang sangat diperlukan untuk menyelamatkan industri pertekstilan dari serangan produk impor, penghapusan berbagai biaya yang memberatkan industri, reformasi kebijakan pengupahan, dan lainnya.
Dalam waktu dekat, istana akan memanggil provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga mendapatkan masukan penting atas kebijakan industri dan ketenagakerjaan ini.
Kadisnakertrans Prov. Jabar sangat berharap agar Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan terbaiknya terhadap Jawa Barat di dalam melakukan penyelamatan industri dan perluasan investasi. Menimbang posisi strategis Jawa Barat secara demografis, geografis, dan politis terhadap pusat pemerintahan.
Dalam pertemuan tersebut, Kadisnakertrans, Ade Afriandi menyampaikan kepada Staff Khusus Presiden RI, Teten Masduki dan A. Erani Yustika bahwa terkait strategi penyerapan ketenaga kerjaan di Jabar, Disnakertrans Jabar sedang menyusun regulasi Task Force Upah dan Task Force Garmen.
Kedua regulasi yaitu Task Force Upah dan ask Force Garmen sangat penting, mengingat Jawa Barat masih sangat mengandalkan industri manufaktur garment, sepatu, dan elektronik sebagai industri padat karya yang berkontribusi terhadap lebih dari 46% PDB Prov. Jabar.
"Walaupun Gubernur Jabar telah menetapkan strategi penyerapan tenaga kerja termasuk menelaah potensi ekonomi baru, namun sektor manufaktur padat karya tetap menjadi andalan Jabar setidaknya selama 5 tahun ke depan. Oleh karenanya, untuk melakukan penyelamatan industri dan perluasan investasi, Pemprov Jabar telah membentuk task force Pengupahan dan Task Force Garmen.
Menanggapi apa yang disampaikan Kadisnakertrans Jabar, Teten Masduki menyatakan bahwa pada saat ini, kita harus melakukan upaya secepatnya untuk dapat menaikkan neraca perdagangan, yang hingga hari ini masih negatif, artinya impor kita lebih besar dari ekspor.
Pertumbuhan alternatif ekonomi baru juga harus dilakukan, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif karena menunjukkan angka pertumbuhan yang signifikan. Perluasan tenaga kerja tentu mensyaratkan ada investasi riil baru yang masuk, dan investasi ini terhambat oleh syarat-syarat hubungan kerja yang ada di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sehingga, untuk merealisasikan pekerjaan politik, yaitu menyediakan lapangan pekerjaan seluas mungkin bagi masyarakat, pemerintah harus melakukan revisi ketentuan ketenagakerjaan yang ada.
Prof. Erani Yustika juga menambahkan bahwa beberapa kebijakan khusus untuk menyelamatkan industri manufaktur padat karya memang sedang dirancang oleh pihak kepresidenan. Hal ini berkaitan dengan proteksi yang sangat diperlukan untuk menyelamatkan industri pertekstilan dari serangan produk impor, penghapusan berbagai biaya yang memberatkan industri, reformasi kebijakan pengupahan, dan lainnya.
Dalam waktu dekat, istana akan memanggil provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga mendapatkan masukan penting atas kebijakan industri dan ketenagakerjaan ini.
Kadisnakertrans Prov. Jabar sangat berharap agar Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan terbaiknya terhadap Jawa Barat di dalam melakukan penyelamatan industri dan perluasan investasi. Menimbang posisi strategis Jawa Barat secara demografis, geografis, dan politis terhadap pusat pemerintahan.
