“Kecewa besar, dugaan kerasnya ini ada unsur kesengajaan untuk menyingkirkan dari klik (kelompok) tertentu. Ya oleh klik tertentu pula, saya rasakan betul adanya klik ini. Juga keterlibatan orang luar, malah. Dari enam calon ini, tidaklah mungkin Unpad menjadi besar. Apalagi bisa menggapai posisi 500 universitas terbaik dunia, omong kosong itu. Suasana ilmiah, dipastikan nol alias tidak terbangun. Semua ini hanya ingin menguasai Unpad, bukan ingin memajukan Unpad ke dalam suasana yang lebih baik dan lebih ilmiah,” ucapnya kala ditemui pada Minggu, 22 September 2019 di salah satu café di bilangan bagian timur Kota Bandung.
Ditelisik lebih jauh Setya Dharma menyatakan faktor paling kuat apa sehingga berani mengatakan ini secara gamblang dan terbuka ?
“Coba itu, Anda renungkan baik-baik, pada pilrek Unpad (ulang) ini ada metodologi daring menyeleksi 6 bakal calon rektor dari 9 calon itu. Ya, pakai metoda daring yang melibatkan dosen dan mahasiswa, dan tenaga kependidikan, tapi aku katakan ini metodologi saintifik apa? Aku ini lulusan statistik Unpad, mari berdebat soal metodologi ilmiah ini. Pasti ini salah, tukang becak saja pasti mencibir tahu ada tahapan ‘daring’ ini! Ini semua metoda ngaco. Aku berani berdiskusi dengan doktor-doktor besar (sekali …) mengupas metodologi ilmiah mereka. Menurutku ini sifatnya warung kopi banget…”, ujarnya dengan bahasa tubuh kecewa berat.
Kembali, Setya Dharma ketika ditanya tentang esensi gugatan (PN Bandung & PTUN) yang dilayangkan Prof. Atip Latipulhayat terkait keluarnya Keputusan MWA Nomor 77 yang memutuskan proses pemilihan rektor Unpad (diulang).
“Kata saya, ini proses hukum. Laksanakan dulu sesuai alur gugatan Prof. Atip yang harus dihormati, hingga diketahui hasilnya. Barulah melakukan pemilihan rektor Unpad lagi setelah berkekuatan hukum tetap. Kalau begini caranya, ini pemilihan rektor Unpad yang sekarang ini berjalan, bisa batal demi hukum! Saya kasih tahu ya? Anak SD juga tahulah,” ujarnya sengit sambil menambahkan – “Selesaikan dulu gugatan Prof. Atip Latipulhayat. Anda bisa tahu status hukum pilrek ulang ini, seperti apa? (HS/cuy)
