![]() |
| Infrastruktur jalan di Kota Bandung |
Hal tersebut disampaikan Wali Kota
Bandung, Muhammad Farhan, dalam wawancara khusus program “Berita Satu Spesial”
B-Tv bertema Satu Tahun Kepala Daerah, Sinergi Pusat & Daerah, Jumat
(20/2/2026).
Farhan mengakui, Kota Bandung
memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata unggulan. Namun, persoalan
klasik seperti sampah dan kemacetan masih menjadi pekerjaan rumah yang
berdampak langsung terhadap mobilitas warga maupun kenyamanan wisatawan.
“Ada tiga hal yang akan dilakukan
untuk menghadapi kemacetan ini,” ujarnya.
Penguatan Infrastruktur Jalan
Langkah pertama, Pemkot Bandung
akan meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan. Upaya ini
dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Farhan menjelaskan, pemerintah
pusat telah merampungkan dua jalan layang utama di Kota Bandung. Meski
demikian, kebutuhan infrastruktur dinilai masih besar. Setidaknya diperlukan
enam flyover tambahan di lintasan kereta api serta tiga jembatan konektivitas
di sekitar Stasiun KCIC Tegaluar dan kawasan Gedebage.
Selain pembangunan fisik,
peningkatan kualitas penerangan jalan umum (PJU) juga menjadi perhatian,
terutama di kawasan Jalan Soekarno-Hatta wilayah timur yang hingga kini masih
menjadi salah satu titik kemacetan krusial.
Optimalisasi ATCS Berbasis AI
![]() |
| Pembangunan infrastruktur jalan |
Menurut Farhan, implementasi ATCS
bukan perkara sederhana karena membutuhkan perencanaan matang serta koordinasi
lintas pemerintahan.
“Pengadaannya harus betul-betul
direncanakan dengan sangat baik karena melibatkan tiga organisasi besar,
pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota,” jelasnya.
Penguatan Transportasi Massal
Langkah ketiga sekaligus menjadi
prioritas jangka panjang adalah penguatan transportasi massal. Pemkot Bandung
bersama Kementerian Perhubungan dan dukungan World Bank tengah mendorong dua
program utama, yakni pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) dan studi kelayakan
Light Rail Transit (LRT).
BRT dirancang melayani koridor
timur–barat, sementara LRT akan menghubungkan jalur utara–selatan. Skema ini
diharapkan menjadi tulang punggung sistem transportasi massal Kota Bandung di
masa depan.
Meski demikian, Farhan menegaskan
revitalisasi angkutan kota (angkot) tetap menjadi bagian penting dalam sistem
baru tersebut. Angkot diharapkan bertransformasi menjadi moda pengumpan
(feeder) bagi BRT dan LRT sehingga tercipta sistem transportasi yang terintegrasi.
Ia juga menyoroti bahwa trayek
angkutan umum di Bandung belum mengalami perubahan sejak 1984. Kondisi
tersebut, ditambah rendahnya kualitas armada, membuat masyarakat semakin
bergantung pada kendaraan pribadi.
“Terus terang sekarang ini kualitas
kendaraan umum dan transportasi umum di Kota Bandung sangat tidak layak,”
ungkapnya.
Farhan menekankan, sinergi antara
pemerintah pusat, provinsi, dan kota menjadi kunci percepatan realisasi
berbagai program tersebut. Pembenahan transportasi, lanjutnya, bukan hanya
bertujuan mengurai kemacetan, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
dan meningkatkan daya saing pariwisata Kota Bandung ke depan. (Rob/sein).

