Dirinya memahami bagaimana frustasinya Dansektor selama ini dengan minimnya jumlah petugas PPLH di Bawa Barat. Untuk itu, dirinya mengusulkan guna percepatan pengadaan tenaga teknis pengambil sampel limbah industri, akan mengangkat tenaga teknis lapangan dari masyarakat umum (Non-ASN). Sampai saat ini, jumlah PPLH di Jawa Barat tidak sebanding dengan jumlah seluruh industri penghasil limbah yang ada.
“saya lagi cari solusi, jadi begini, (petugas) PPLH nya yang PNS jadi koordinator,(petugas) di lapangannya tukang ngambil ngambil sampelnya saya haier dari masyarakat umum sebanyak 50 orang,” ujarnya dalam rakor yang dihadiri seluruh Kelompok Kerja Citarum.
“mereka akan berkantor disini, jadi bisa berangkat bersama Dansektor kapan saja diperlukan. Tapi penanggungjawab secara administrasi dan keilmuannya PPLH yang ASN,” tambahnya.
Usulan ini diambil Gubernur Jabar dengan alasan untuk pemenuhan jumlah tenaga PPLH ASN yang ideal di Jawa Barat akan memerlukan waktu yang tidak singkat.
“Coba pikirkan solusi ini, jadi PPLH tetap diperbanyak tapi fungsinya menjadi koordinator yang bisa memerintahkan pasukan. Nah pasukannya yang kita perbanyak, dengan kualifikasi teknik pengambilan sampelnya sesuai yang kita harapkan,” ungkapnya.
“Saya coba mengambil keputusan itu amankan, secara aturan hukum tetap nanti yang tanggung jawab di pengadilan PPLH (ASN) koordinator, tapi yang (petugas) teknis tiap hari adalah mereka mereka yang kita tunjuk dengan ilmu yang kita latih untuk ditempatkan secepatnya,” pungkasnya. (cuy)
