JPO Bandung Masih Kurang, Dishub Buka Kolaborasi dengan Swasta

Klik

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dishub Kota Bandung Ferlian Hady

BANDUNG, FAKTABANDUNGRAYA,--- Kebutuhan jembatan penyeberangan orang (JPO) di Kota Bandung masih cukup tinggi, terutama di ruas dengan aktivitas warga yang padat. Dinas Perhubungan Kota Bandung pun membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan fasilitas penyeberangan tersebut.

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dishub Kota Bandung Ferlian Hady mengatakan, dari 21 JPO yang saat ini tersedia, sejumlah titik masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah sepanjang Jalan Soekarno-Hatta.

“Kami sebetulnya sudah membuat kajian kebutuhan JPO tahun 2024. Namun di Jalan Soekarno-Hatta ini ada beberapa titik yang memang sangat dibutuhkan,” ujar Ferlian dalam Sonata Talkshow bertema “Bandung Makin Nyaman: Menata Prasarana untuk Mobilitas Warga”, Kamis (17/9/2026).

Menurut Ferlian, pembangunan JPO menghadapi tantangan pembiayaan karena sejumlah lokasi prioritas berada di ruas jalan nasional. Untuk mengatasinya, Dishub mencoba melibatkan pihak swasta.

“Kami coba melakukan inovasi dengan mengajak pihak sektor-sektor swasta untuk berperan serta membangun infrastrukturnya. Alhamdulillah ada beberapa pihak dan usaha yang memang berminat juga untuk membangun JPO,” katanya.

Salah satu fasilitas yang telah direalisasikan adalah JPO Peta. Usulan pembangunannya telah disampaikan masyarakat sejak 2020 dan akhirnya terealisasi pada 2025 setelah melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Bukan Hanya Bangun, JPO Juga Dirawat

Dishub juga melakukan pemeliharaan terhadap JPO yang telah tersedia. Tahun ini, perbaikan difokuskan pada aspek konstruksi berdasarkan hasil asesmen.

Ferlian menegaskan, perbaikan tersebut bukan berarti JPO dalam kondisi berbahaya, melainkan untuk memastikan konstruksi tetap terjaga dan dapat digunakan dengan baik.

Penataan juga dilakukan pada halte yang menjadi bagian dari jaringan transportasi, termasuk halte yang dimanfaatkan layanan Metro Jabar Trans di Jalan Merdeka, Muhammad Toha, Pasar Bunga dan Hotel California.

Namun, pemeliharaan halte masih menghadapi persoalan vandalisme dan pemasangan stiker tanpa izin. Dishub memanfaatkan CCTV untuk membantu mengidentifikasi pelaku serta menata ruang informasi agar tidak menjadi sasaran vandalisme.

Untuk menentukan lokasi halte baru, Dishub mempertimbangkan pusat aktivitas dan pola pergerakan warga, seperti kawasan permukiman, perkantoran, sekolah dan pusat kegiatan lainnya.

Ferlian menegaskan, penataan prasarana transportasi tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Kolaborasi dengan berbagai pihak dan kepedulian masyarakat diperlukan agar fasilitas publik yang telah dibangun tetap terawat.

“Kalau bisa diperbaiki, ya diperbaiki juga,” ujarnya. (*/red).