 |
| H.Daddy Rohanady Anggota Komisi IV DPRD Jabar |
Menurut anggota Komisi IV DPRD Jabar, Daddy Rohanady, selama belum ada kepastian dari pemerintah bahwa masyarakat Bandungraya akan mendapatkan bantuan sosial, rasanya himbau pemerintah sulit dapat dipatuhi oleh masyarakat, kata Daddy Rohanady saat dihubungi melalui WhatsApp (WA)nya, pada Sabtu (18/4-2020).
Wilayah Bandung Raya yang dimaksud meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.
Dikatakan, kekurang patuhan masyarakat atas himbauan pemerintah, karena sebagian masyarakat merasakan dan berpandangan, pemerintah tidak hadir di tengah masyarakat. Dia hanya bicara retorika belaka, atau hal-hal yang tidak terjangkau diluar pikiran masyarakat.
Padahal dalam kenyataannya masyarakat melihat jalanan sepi, toko toko tutup, anak sekolah belajar di rumah orang kantoran kerja di rumah. Seolah-oleh akan terjadi tindakan yang besar.
“Seolah-olah akan ada larangan yang super ketat, dan mereka nantinya tidak akan bisa keluar rumah, situasi inilah yang dikhawatirkan sebagian masyarakat Banungraya., jelasnya.
Daddy juga menambahkan, Satu hal lagi yang cukup penting yaitu soal pendataan non data terpadu kesejahteraan sosial (non DTKS).
Sampai saat ini masyarakat tidak tahu data Non DTKS, karena pemerintah tidak pernah membuka soal data non DTKS, akhirnya masyarakat akan menyimpulkan sendiri, apakah mereka akan mendapatkan bantuan atau tidak.
Kondisi kekhawatiran masyarakat akan semakin parah, berhubung belum ada kepastian, apakah akan dapat bantuan atau tidak, akibatnya masyarakat degan terpaksa harus melakukan panic buying untuk memenuhi kebutuhan sembako di rumahnya, kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra Persatuan DPRD Jabar ini.
Ditambahkannya, kondisi ini, semakin diperparah dengan lamanya waktu PSBB. Mereka yang sebelumnya hanya belanja harian, akhirnya berhitung untuk belanja untuk kebutuhan selama dua minggu. Mereka berasumsi, tak mau keluar rumah, sesuai anjuran pemerintah, katanya. (sein).
