Mulai Bahas Raperda PPA, Pansus IV DPRD Jabar Undang OPD Dan Mitra Terkait

BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Panitia Khusus DPRD Jawa Barat IV yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (PPA), mulai membahas dan mengumpulkan masukan dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan mitra terkait.

Pansus Raperda PPA yang dipimpin oleh Sri Rahayu Agustina (FPGolkar) didampingi Wakil Ketua Yuningsih (FPKB) dan Sugianto Nangolah (FPDemokrat), menggelar rapat kerja dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dan Biro Hukum dan HAM Setda Jabar, diruang kerja Badan Anggaran DPRD Jabar, Selasa (9/6-2020).

Wakil Ketua Pansus IV DPRD Jabar, H. Sugianto Nangolah, SH,MH mengatakan, hari ini Pansus IV - Raperda PPA mulai melakukan rapat kerja dengan DP3AKB dan Biro Hukum dan HAM Setda Jabar.

Pembahasan Pansus IV dengan DP3AKB dan Biro Hukum dan HAM Setda Jabar, masih bersifat umum, pembahasan belum mendalam untuk subtansi Pasal-per-pasal.

Nanti setelah, semua mitra OPD, Instansi terkait serta Akademisi dan pengamat perlindungan anak, barulah dilanjutkan dengan pembahasan secara mendalam, untuk dituangkan dalam penyusunan Raperda secara rinci pada Bab per Bab dan Pasal per Pasal sampai ke ayat-ayat, ujar Sugianto yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar ini.

Adapun terkait, masa kerja Pansus IV tentang Raperda PPA, Sugianto mengatakan, sesuai dengan surat tugas dari Pimpinan DPRD Jabar, masa kerja Pansus sampai akhir Juni 2020. Tetapi masa kerja Pansus bisa tepat waktu dan bisa juga diperpanjang, tergantung hasil pembahasan dan kajian Pansus bersama pihak eksekutif.

“ Kita sich ingin pembahasan Raperda PPA sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan, namun itu tergantung pembahasan dan seberapa banyak aspek yang harus kita pertimbangkan dan masukan dalam Raperda PPA”, harapnya.

Lebih lanjut politisi Parati Demokrat dari daerah pemilihan Jabar 1 , kota bandung-kota Cimahi ini, tujuan dibuatnya Raperda PPA adalah terpenuhinya dan terjamin serta terlindunginya hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Serta terlindunginya anak dari kekerasan dan diskriminasi termasuk juha hak anak bidang pendidikan.

Raperda PPA yang tengah dibahas oleh Pansus IV dan eksekutif merupakan turunan dari UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan juga sebenarnya, Raperda PPA yang dibahas oleh Pansus IV ini merupakan pengganti dari Perda Nomor 5 tahun 2006 tentang Perlindungan Anak.

Intinya, kita ingin Raperda ini setelah disahkan menjadi Perda benar-benar menjadi regulasi / payung hukum yang dapat memenuhi dan melindungi anak-anak Jawa Barat untuk kelangusngan hidupnya, tandasnya. (adikarya parlemen/ husein).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.