Untuk Siswa dan Guru SMA/SMK/SLB & MA, Pesantren dan Perti
BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Untuk mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Telkomsel meluncurkan Program Merdeka Belajar Jarak Jauh (MBJJ) dengan menyediakan sebanyak 3,25 juta keping Mikrochip nomor perdana GRATIS.
Kartu perdana gratis plus kuota internet 10 GB telah disediakan sebanyak 3,25 keping Mikrochip yang diperuntukan bagi seluruh siswa dan guru SMA/SMK/ SLB Negeri/Swasta di Jabar, untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ), kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil didampingi Direktur Human Capital Management Telkomsel R Muharram Perbawa Mukti, usai penandatanganan kerjasama (MoU) di gedung Negara Pakuan, jalan Otista No 1 Bandung, Rabu (2/9-2020).
Dikatakan, program ini direncanakan berjalan mulai September – Desember 2020. Kuota gratis bulan pertama berlaku 30 hari dan dapat diperpanjang tiga bulan berikutnya untuk kuota 11 GB dengan membayar cukup Rp5.000 per siswa.
Emil – sapaa—Ridwan Kamil menambahkan bahwa program Merdeka Belajar Jarak Jauh (MBJJ) berbeda dengan program kuota internet gratis yang sedang direncanakan pemerintah pusat. Tapi begitu program pusat bergulir nanti, nomor perdana MBJJ dapat didaftarkan pihak sekolah ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Emil mengapresiasi inisiatif dan kolaborasi dari Telkomsel guna mendukung pembelajaran jarak jauh. Menurutnya, selain kepemilikan gawai dan blankspot internet, keterbatasan kemampuan masyarakat membeli kuota internet juga menjadi kendala utama.
“Di situasi perang (lawan COVID-19) saya apresiasi pihak yang turun tangan bukan lepas tangan,” ujarnya.
Emil juga mengungkapkan bahwa kebutuhan seluruh siswa dan guru SMA/SMK/SLB se Jabar sebetulnya hanya 1,9 juta keping mikrochip. Sementara sisanya 1,3 juta mikrochip dapat diberikan kepada santri di pesantren – pesentren, siswa madrasah aliyah (MA) di bawah Kemenag, serta mahasiswa yang kesulitan.
Sedangkan terkait proses registrasi kartu perdana, Gubernur Emil meminta proses registrasi siswa dilakukan sekolah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jabar sebagai pihak yang berwenang mengelola Dapodik. Sementara pesantren, MA, dan mahasiswa yang tidak dijangkau provinsi proses pra registrasi dapat dilakukan melalui https://pikobar.jabarprov.go.id/.
“kan Lebih baik Telkomsel menerima data yang bersih, baik, dan terkonfirmasi,” katanya.
Pemda Provinsi Jabar akan berkoordinasi dengan DPRD, jika memungkinan pembelian kuota internet tiga bulan berikutnya akan ditanggung APBD perubahan provinsi. Untuk menutupi pembelian kuota 11 GB seharga Rp5.000, maka biaya yang dibutuhkan sekitar Rp16 miliar per bulan atau Rp48 miliar per tiga bulan.
“Kami sedang berwacana dengan DPRD, jika memungkinkan tiga bulan sisanya pun coba ditanggung dari APBD provinsi. Sehingga siswa bisa tenang belajar sampai bulan Desember 2020, minimal tanpa harus mengeluarkan biaya,” ujarnya.
Gubernur berpesan kepada penerima kartu perdana terutama siswa agar mempergunakan kuota internet gratis dan murah ini untuk hal-hal yang wajib.
“Ini dipakai untuk sesuatu yang wajib: pendidikan. Jangan pakai untuk sesuatu yang viral di media sosial,” tegas Kang Emil.
Sementara itu, Direktur Human Capital Management Telkomsel R Muharram Perbawa Mukti mengatakan, program Kartu Perdana Merdeka Belajar Jarak Jauh bertujuan memberikan kemudahan kepada pendidik dan peserta didik dalam PJJ karena situasi pandemi COVID-19.
“Program Merdeka Belajar Jarak Jauh yaitu sebuah program yang memberikan kemudahan kepada para pendidik dan peserta didik dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi yang memberikan gratis kartu perdana dengan keunggulan paket dan kuota belajar sebesar 10 GB senilai sepuluh rupiah,” ujar Muharram.
Muharram menjelaskan, paket kuota data dalam kartu perdana dapat digunakan untuk mengakses aplikasi e-learning, 240 situs e-learning kampus dan sekolah di seluruh Indonesia dan sejumlah aplikasi video conference.
Hadir di acara MoU dan peluncuran program Merdeka Belajar Jarak Jauh, Kadisdik Jabar Dedi Supandi, Wakil Ketua Komisi V Abdul Hadi Wijaya dan Anggota Komisi I DPRD Jabar Syahrir. (hms/red).
BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Untuk mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Telkomsel meluncurkan Program Merdeka Belajar Jarak Jauh (MBJJ) dengan menyediakan sebanyak 3,25 juta keping Mikrochip nomor perdana GRATIS. Kartu perdana gratis plus kuota internet 10 GB telah disediakan sebanyak 3,25 keping Mikrochip yang diperuntukan bagi seluruh siswa dan guru SMA/SMK/ SLB Negeri/Swasta di Jabar, untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ), kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil didampingi Direktur Human Capital Management Telkomsel R Muharram Perbawa Mukti, usai penandatanganan kerjasama (MoU) di gedung Negara Pakuan, jalan Otista No 1 Bandung, Rabu (2/9-2020).
Dikatakan, program ini direncanakan berjalan mulai September – Desember 2020. Kuota gratis bulan pertama berlaku 30 hari dan dapat diperpanjang tiga bulan berikutnya untuk kuota 11 GB dengan membayar cukup Rp5.000 per siswa.
Emil – sapaa—Ridwan Kamil menambahkan bahwa program Merdeka Belajar Jarak Jauh (MBJJ) berbeda dengan program kuota internet gratis yang sedang direncanakan pemerintah pusat. Tapi begitu program pusat bergulir nanti, nomor perdana MBJJ dapat didaftarkan pihak sekolah ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Emil mengapresiasi inisiatif dan kolaborasi dari Telkomsel guna mendukung pembelajaran jarak jauh. Menurutnya, selain kepemilikan gawai dan blankspot internet, keterbatasan kemampuan masyarakat membeli kuota internet juga menjadi kendala utama.
“Di situasi perang (lawan COVID-19) saya apresiasi pihak yang turun tangan bukan lepas tangan,” ujarnya.
Emil juga mengungkapkan bahwa kebutuhan seluruh siswa dan guru SMA/SMK/SLB se Jabar sebetulnya hanya 1,9 juta keping mikrochip. Sementara sisanya 1,3 juta mikrochip dapat diberikan kepada santri di pesantren – pesentren, siswa madrasah aliyah (MA) di bawah Kemenag, serta mahasiswa yang kesulitan.
Sedangkan terkait proses registrasi kartu perdana, Gubernur Emil meminta proses registrasi siswa dilakukan sekolah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jabar sebagai pihak yang berwenang mengelola Dapodik. Sementara pesantren, MA, dan mahasiswa yang tidak dijangkau provinsi proses pra registrasi dapat dilakukan melalui https://pikobar.jabarprov.go.id/.
“kan Lebih baik Telkomsel menerima data yang bersih, baik, dan terkonfirmasi,” katanya.
Pemda Provinsi Jabar akan berkoordinasi dengan DPRD, jika memungkinan pembelian kuota internet tiga bulan berikutnya akan ditanggung APBD perubahan provinsi. Untuk menutupi pembelian kuota 11 GB seharga Rp5.000, maka biaya yang dibutuhkan sekitar Rp16 miliar per bulan atau Rp48 miliar per tiga bulan.
“Kami sedang berwacana dengan DPRD, jika memungkinkan tiga bulan sisanya pun coba ditanggung dari APBD provinsi. Sehingga siswa bisa tenang belajar sampai bulan Desember 2020, minimal tanpa harus mengeluarkan biaya,” ujarnya.
Gubernur berpesan kepada penerima kartu perdana terutama siswa agar mempergunakan kuota internet gratis dan murah ini untuk hal-hal yang wajib.
“Ini dipakai untuk sesuatu yang wajib: pendidikan. Jangan pakai untuk sesuatu yang viral di media sosial,” tegas Kang Emil.
Sementara itu, Direktur Human Capital Management Telkomsel R Muharram Perbawa Mukti mengatakan, program Kartu Perdana Merdeka Belajar Jarak Jauh bertujuan memberikan kemudahan kepada pendidik dan peserta didik dalam PJJ karena situasi pandemi COVID-19.
“Program Merdeka Belajar Jarak Jauh yaitu sebuah program yang memberikan kemudahan kepada para pendidik dan peserta didik dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi yang memberikan gratis kartu perdana dengan keunggulan paket dan kuota belajar sebesar 10 GB senilai sepuluh rupiah,” ujar Muharram.
Muharram menjelaskan, paket kuota data dalam kartu perdana dapat digunakan untuk mengakses aplikasi e-learning, 240 situs e-learning kampus dan sekolah di seluruh Indonesia dan sejumlah aplikasi video conference.
Hadir di acara MoU dan peluncuran program Merdeka Belajar Jarak Jauh, Kadisdik Jabar Dedi Supandi, Wakil Ketua Komisi V Abdul Hadi Wijaya dan Anggota Komisi I DPRD Jabar Syahrir. (hms/red).
