Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Link Banner

Komisi II Minta Gubernur Jabar Memberikan Perhatian Khusus Sektor Pertanian

Bambang Mujiarto, ST, anggota Komisi II DPRD Jabar
(Foto : husein).
BANDUNG, faktabandungraya.com,--- Sejak merebaknya pandemi covid-19, beberapa bulan ini, seluruh sektor perekonomian terdampak cukup parah, termasuk juga sektor pertanian. Namun, walaupun terdampak, ternyata sektor pertanian masih bisa bertahan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan.

Untuk itu, menurut Anggota komisi II DPRD Jawa Barat Bambang Mujiarto, dalam penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah (PED),  sudah seharusnya pemerintah provinsi Jawa Barat memberikan perhatian khusus untuk sektor pertanian.

Hal ini kenapa ?.. karena selama pandemi covid-19, ternyata para petani tetap mampu bekerja di ladang/ sawah dan menghasilkan kebutuhan akan pangan bagi masyarakat, khusus warga Jabar.  Namun, kendalanya, dalam meningkatkan produksi pertanian, para petani seringkali kesusahan akan kelangkaan pupuk un-organik, terutama saat masuk musim tanam. Pupuk un-organik kerap kali sulit didapat, terutama pupuk subsidi dari pemerintah.

Kelangkaan pupuk un-organik seharusnya tidak perlu terjadi kalau saja pemerintah daerah (Pemprov Jabar) memberikan pelatihan bagi para kelompok tani untuk berkarya menciptakan/ membuat  dan memproduksi pupuk organik, kata Bambang Mujiarto, saat ditemui di gedung DPRD Jabar, Senin (26/10/2020).

Dikatakan, pelatihan bagi para kelompok tani untuk membuat pupuk organik merupakan tanggungjawab pemerintah.  Nanti pada saatnya, petani yang sudah mendapatkan pelatihan ini dapat menjadi tranner bagi petani-petani lain, sehingga ketika akanmemasuki musim taman, pupuk organik sudah tersedia, dan dapat  memenuhi sendiri kebutuhan akan pupuknya.

Sektor pertanian itu, bukan semata hanya sawah (padi-red) tetapi juga ada palawija, sayur-mayur. Untuk itu, Komisi II DPRD Jabar mendorong Pemprov Jabar melalui OPD mitra Komisi II, seperti Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dinas TPH),  dan Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan untuk melatih para kelompok tani (poktan) membuat dan memproduksi pupuk organik.

Namun, kata Bambang, sektor perkonomian  hingga saat ini mendapatkan alokasi cukup kecil dalam setiap penyusunan anggaran APBD.  Padahal semestinya, kalau memang pemerintah daerah (Gubernur-red) benar-benar ingin mendongkrak perekonomian masyarakat khususnya di sektor perekonomian, seharusnya menambah alokasi anggaran dalam APBD, terutama dalam kondisi pandemi covid-19 sekarang ini,  ujarnya.

Dalam setiap penyusunan anggaran, bahkan kemarin saat pembahasan APBD Perubahan 2020 dan pembahasan RAPBD 2021,  Komisi II sudah mendorong penambahan anggaran untuk mitra OPD Komisi II. Namun, nyatanya anggaran untuk sektor perekonomian tetap saja  mendapatkan alokasi yang minim. Sehingga, tidak salah juga, kalau kalangan generasi milenial tidak tertarik untuk terjun di sektor pertanian.

“Saya tekankan disini, semestinya dalam hal penangan pandemi covid-19, Pemerintah memfokuskan untuk bagaimana memulihkan ekonomi masyarakat Jabar, salah satunya dengan memberikan pelatihan-pelatihan bagi poktan dalam membuat dan memproduksi pupuk organik. Sehingga untuk tahun 2021 kita dapat mempradiksikan pertumbuhan ekonomi Jabar”, ujar Bambang dari Dapil Kab/Kota Cirebon-kab.Indrmayu ini.

Lebih lanjut,  Bambang mengatakan, sejak berjangkitnya virus covid-19 di Indonesia dan khsususnya di Jabar, bahwa sektor perekonomian yang sangat terdampak covid-19 itu adalah bidang manufaktur tetapi yang bertahan justru bidang pertanian.

“Kan manufaktur itu tergantung dengan pasar Global, sedangkan pertanian, itu mencerminkan masyarakat kita. Maka sangat tepat kalau pertanian itu disebut sebagai soko guru bangsa ( ketahanan pangan-red).  Namun, hanya saja, isu pertanian ini selalu ditutup”, tegas politisi PDIP Jabar ini.

Kalau saja sektor pertanian ini di explor soal kemampuan petani Indonesia, pasti kita mampu bersaing dengan negara-negara penghasil pertanian, hanya saja perlu merubah mindsets (pola pikir) yaitu tidak lagi memikirkan kepantingan pribadi/ kelompok yang hanya untuk menabung semata, tetapi dirubah menjadi usaha tani/ pertanian.

Bambang menambhakan, sebenarnya Komisi II telah mendorong kepada OPD mitra Komisi II untuk mempersiapkan tahapan-tahapan kemandirian pertanian, dengan melakukan pendekatan ke kelompok tani, memberikan pelatihan dan pembinaan kepada petani , sehingga SDM Pertanian kuat. Dan juga mendukung sarana-prasarana pertanian (Teknolgi pertanian) sehingga produksi pertanian meningkat dan ketahanan pangan terpenuhi dan menjadi kuat.

Andaikan, produksi pertanian dalam negeri atau daerah dapat memenuhi kebutuhan akan pangan, maka secara tidak langsung kita mampu menekan angka impor pertanian masuk Indonesia, tegasnya.

Kalau para kelompok tani benar-benar di bina dan dilatih, saya yakin mereka (petani-red) mampu meningkatkan produksi pertaniannya. Sehingga kebutuhan akan pangan kita, tidak perlu lagi bergantung barang-barang pertanian impor.

Namun, perlu dicatat, bahwa keengganan generasi muda (milenial) terjun ke sektor pertanian, karena hingga kini masih ada yang berpikiran bahwa berkecimpung di sektor pertanian tidak menjanjikan hidup sejahtera. Sehingga sampai kini, petani kita rata-rata berumur diatas 50 tahun.  Hal ini tidak boleh didiamkan, karena itu kita (Komisi II DPRD Jabar-red), terus mendorong OPD terkait untuk terus berinovasi dan berkolaborasi agar sektor pertanian maju dan ketahanan pangan terpenuhi, sehingga kaum milenial tertarik dibidang pertanian, tandasnya. (husein).    

Posting Komentar

0 Komentar