Hardiknas 2021, Wagub Uu R Ulum Minta Disdik Jabar Tindak Tegas Sekolah Tahan Ijazah, Menghambat Pendidikan Anak

Wakil Gubernur Jabar H.Uu Ruchanul Ulum ( foto;istimewa)

BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Wakil Gubernur jawa Barat H.Uu Rauchanul Ulum secara tegas memperingatkan kepada para pihak Sekolah Negeri dan Yayasan yang menaungi sekolah Swasta untuk tidak melakukan penahanan Ijazah bagi perserta didiknya.

“Perbuatan menahan Ijazah anak didik sama saja menghambat pendidikan anak, untuk itu, bagi sekolah negeri maupun swasta yang menahan ijazah akan kita panggil. Bagi sekolah negeri, Kepseknya kan kita kenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan bagi sekolah swasta, kita akan tinjau ulang perijinannya, bila perlu dicabut ijin operasiaonal sekolahnya”.

Hal ini ditegaskan Wagub Jabar Uu Ruchanul Ulum disela-sela acara peringatan Hari Pendidikan nasional Tingkat Jabar, yang dilakukan secara virtual, Minggu, (2/5-2021).

Saya sudah minta kepada pihak Dinas Pendidikan Jabar, untuk memantau  dan menindak tegas bagi pihak sekolah yang menahan ijazah peserta didiknya. Siapapun yang melakukan penahan ijazah harus ditindak, baik sekolah Negari maupun swasta’, tegasnya.

Khusus bagi sekolah swasta, kita akan panggil ketua yayasan atau kepala sekolahnya. Niat anda membuat lembaga pendidikan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa atau memang niatnya mencari keuntungan? Kalau memang mereka niatnya mencari keuntungan, kita evaluasi izinnya kalau perlu ditutup karena sangat memberatkan masyarakat. Apalagi ditengah pendemi covid-19 ini, tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Uu R Ulum juga menyoroti soal biaya pendaftaran siswa baru saat ini masih tergolong sangat mahal hingga mencapai 10-15 juta untuk bisa masuk ke sekolah, diperlukannya evaluasi yang disesuaikan dengan fasilitas yang didapat ketika anak masuk sekolah.

"Saya berharap kepada Dinas Pendidikan, untuk mengevaluasi lembaga atau sekolah yang memberikan biaya pendaftaran yang sangat fantastis. Kami sering dikeluhkan oleh masyarakat, di satu sisi masyarakat ingin memiliki anak cerdas yang hebat, pendidikan yang normal, fasilitas yang bagus tapi di sisi lain terkendala oleh biaya yang mahal," tambah Uu.

Untuk melancarkan proses evaluasi tersebut, Uu meminta bantuan kepada seluruh lapisan masyarakat agar melapor kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai biaya pendidikan yang masih mahal dan memberatkan karena pendidikan ini adalah hak seluruh masyarakat.

"Pemprov Jawa Barat akan mengevaluasi dan saya minta informasi kepada masyarakat yang merasa keberatan atau sekolahnya dekat tapi biayanya mahal harus lapor kepada kami. Insyaallah kami akan panggil, akan kami undang sekolahnya dan langsung kami tanya maksudnya," tandasnya.