H.Mirza Agam Gumay, anggota Komisi I DPRD Jabar dari Fraksi Gerindra. (foto:dok.ist)
BANDUNG, Faktabandungraya.com,---
Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat H.Mirza Agam Gumay, SM.Hk mengapresiasi
berbagai program yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Jabar melalui aplikasi digitalisasi.
Tapi perlu diingat, bahwa dari 5.800 di Jabar tidak semua semua desa memiliki
jaringan internet yang sudah memadai, ditambah lagi masyarakat pedesaan masih
sangat banyak yang gaptek.
Jadi
semua program digitalisasi yang
diluncurkan oleh Pemprov Jabar belum tentu dapat diketahui dan dipahami oleh
masyarakat Jabar terutama yang tinggal di Pedesaan. Ditambah lagi minimnya
sosialisasi dari program yang diluncurkan, seperti program aplikasi Pikobar (Pusat Koordinasi dan Informasi Covid-19 Jawa
Barat).
Program
aplikasi Pikobar yang menyajikan data,
dan informasi terkait penyebaran dan pencegahan covid-19 di Jabar. Apakah
sepenuhnya sudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat Jabar ?.., Saya yakin
hanya sebagian kecil masyarakat saja yang memahami, itupun baru didaerah
/kawasan urban, sedangkan di derah rural, saya yakin mayoritas tidak tahu,
apalagi untuk memhaminya.
Demikian
dikatakan Agam--- sapaan--- Mirza Agam Gumay, saat dimintai tanggapannya terkait
program aplikasi Pikobar, Minggu, (25/7-2021).
Dikatakan,
Warga/ masyarakat yang tinggal di daerah Urban sudah lama dapat menikmati
perkembangan teknologi dengan kemudahannya, sedangkan daerah Rural masih gabtek, bahkan masih ada pedesaan
(Rural) yang belum sama sekali dapat menikmati mamfaat dari teknologi. Nah
disinilah diperlukan pemerataan sosialisasi program Pikobar, dan hal ini harus
menjadi perhatian serius bagi pemerintah provinsi Jabar.
Terus
terang, di daerah Kabupaten Cianjur terutama yang jauh dipedesaan di wilayah
Cinajur Selatan, jaringan internet aja masih sangat terbatas, daitambah gaptek
lagi. Jadi mana mungkin masyarakat rural mau paham program aplikasi Pikobar,
ujar Agam dari daerah pemilihan Kabupaten Cianjur ini.
Saat ditanya terkait fitur program
aplikasi Pikobar, apakah sudah sangat mendukung dengan perkembangan kondisi pandemic
covid-19 dari waktu-kewaktu di Jabar ?.. Kami di Komisi I DPRD Jabar yang
membidangi Pemerintahan tentunya mendukung program pemprov Jabar yang telah
meluncurkan program aplikasi Pikobar dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.
Adapun terkait fitur program aplikasi Pikobar,
tentunya harus menjadi perhatian juga, terutama permasalahan mengenai akurasi
data pada aplikasi tersebut harus menjadi perhatian, dari jumlah angka sebaran
kasus aktif, pasien sembuh, pasien meninggal, dan data lainnya.
Saya pernah mengecek dan
mensandingkan, antara data Pikobar dengan data Pikokab Cianjur, ternyata, tidak
sama, bahkan. Lantas pertanyaannya ?...
dari mana data yang dimiliki Pikobar ?.. Seharusnya, data Pikobar itu berasal
dari Pikokab/kot se Jabar, ujar Politisi Partai Gerindra Jabar ini.
Soal siapa yang terlambat update,
apakah provinsi atau Kabupaten/kota, itu saya tidak tahu. Namun, kita minta agar Pemprov harus berpikir
ulang mengenai program Pikobar, evaluasi mengenai ketepatan update penyebaran
angka pasien, berapa angka sebenarnya" ujarnya.
"Evaluasi besar harus
dilakukan seperi pada angka kematian harus dievaluasi akurasinya, pasien
terpapar, dan sembuh. Berapa jumlah warga yang sedang dirawat di rumah sakit
dalam kondisi sakit berat terpapar covid-19, dan berapa yang sedang melakukan
isolasi mandiri ?.
Perlu dicatat, bahwa beberapa hari
kebelakang ini, angka kematian yang disebabkan terpapar covid-19 naik hampir
tiap hari, dan itu terjadi di tiap daerah.
Apakah jumlah warga yang meninggal di update setiap hari ?.., “Saya tidak tahu”,
tandasnya. (adikarya/husein).
