H. Syamsul Bachri, SH, MBA anggota Komisi II DPRD Jabar (foto:istimewa)
BANDUNG, Faktabandungraya.com,--
Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat H.Syamsul Bachri, SH, MBA optimis perekonomian
Indonesia dan khususnya Jawa Barat akan kembali menggeliat seiring semakin
melandainya kasus covid-19 di berbagai wilayah di provinsi Jabar. Mudah-mudahan tahun 2022 pertumbuhan sektor
perekonomian kembali sebelum terjadinya pandemic covid-19.
Untuk itu, pada waktu pembahasan
dan penyusunan anggaran Rancangan APBD tahun 2022 lalu, Komisi II DPRD Jabar
bersama mitra kerja komisi sangat mendorong program kerja dinas yang mendukung
pemulihan ekonomi.
“ Beberapa waktu, saat Komisi II
DPRD Jabar membahas dan menyususn anggaran dengan Dinas mitra kerja, kita
sangat mendorong program yang berdampak langsung kepada pemberdayaan ekonomi
masyarakat”, kata Syamsul Bachri saat dihubungi
melalui teleponnya, baru-baru ini.
Komisi II yang membidangi Perekonomian
tentunya sangat mensupport seluruh Dinas mitra untuk mendapatkan alokasi
anggaran yang maksimal dari APBD Jabar, terutama dalam mendongkat dan
membangkitkan kembali perekonomian masyarakat yang sangat terpuruk selama
pendemi covid-19.
Kita dari Komisi II telah meminta
kepada pihak eksektif melalui TAPD ( tim anggaran pemerintah daerah) provinsi
Jabar, agar sector perekonomian dapat diberikan porsi lebih dari tahun-tahun
anggaran sebelumnya. Hal ini penting guna peningkatan pertumbuhan perekonomian
masyarakat.
‘Selama pandemi covid-19, sangat
banyak para pelaku usaha yang bergerak disektor ekonmi kecil dan menengah yang
terpaksa melakukan PHK terhadap karyawannya. Bahkan banyak pula terpaksa gulung
tikar karena terdampak covid-19, terutama pelaku UMKM”, ujar Politisi PDIP
Jabar ini.
Lebih lanjut legislator Jabar
dari Dapil XII Jabar (Kab/Kota Cirebon- Kab Indramayu) ini mengatakan, Provinsi
Jabar memeiliki potensi Sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang
luar bisa.
Untuk itu sudah seharusnya perekonomian di Jabar harus menjadi “aktor”
utama dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar wajib menjadi
regulator dan akselerator pembangunan ekonomi di Jabar, ujarnya.
Lebih lanjut Syamsul mengatakan,
pihak sangat mendukung dilakukan Digitalisasi untuk UMKM, peningkatan
peralatan fishing untuk nelayan, pusat distribusi provinsi terus diperjuangkan
oleh Komisi II.
Komisi II akan terus mendorong sector
perekonomian, jika alokasi anggaran peningkatan pertumbuhan ekonomi masih sama
dengan tahun sebelumnya, maka jelas akan menjadi salah satu faktor penghambat
pertumbuhan prekonomian di Jabar.
“Sekarang situasi dunia usaha
yang sudah mulai meningkat dan mobilitas masyarakat sudah mulai berangsur
normal, dan ditunjang dengan vaksinasi itu menjadi kunci bagi pertumbuhan
ekonomi. Dan mari kita berdoa dan tetap patuhi Prokes agar pandemic cepat berakhir, tandasnya. (Adikarya/husein).