Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Pansus VI Tinjau Kondisi Breakwater di Pangandaran

Jumat, 18 Februari 2022 | 18:21 WIB Last Updated 2022-02-21T11:31:45Z
Klik

Ketua Pansus VI Hasbullah Rahmad dan Wakil Ketua Pansus Daddy Rohanady saat meninjau kondisi Breakwater pantai pangandaran ( foto :istimewa) 

 PANGANDARAN, Faktabandungraya.com,--  Ketua Pansus VI DPRD Jawa Barat H.M.Hasbullah Rahmad, SPd, M.Hum mengatakan, Pansus VI hingga saat ini masih terus mengumpulkan angka dan data terkait  beberapa kawasan termasuk juga soal kawasan pantai bagi daerah yang mememiliki pantai.

Penetapan luasan kawasan pantai merupakan salah satu hal yang harus dicantumkan dalam Perda RTRW Provinsi Jabar.  Untuk itu, kami dari Pansus VI sangat berharap agar seluruh kepala daerah kabupaten/kota terutama yang memimiliki pantai, segera menetapkan luas pantainya sebagai dasar penetapan Perda RTRW Provinsi.

Pada Selasa, 15 Februari 2022, kemarin, Pansus VI DPRD Jabar melakukan kegiatan rapat kerja atau Publik Hearing dengan  melibatkan sebanyak 10 kabupaten/kota di Kab.Pangandaran.

Dalam Public Hearing , Pansus VI meminta kepada kepala derah (Bupati/ walikota) untuk dapat segera menetapkan luasan kawawan Pertanian Pangan berkelajutan (KP2B)juga dibahas soal batasan pantai dan mengantisipasi lonjakan ombak yang vesar.

 “ Alhmadulillah,  hasil rapat kerja tersebut menghasilkan sejumlah masukan terkait KP2B yang jumlah luasannya ditetapkan oleh pihak kementerian dan Bappenas dan dengan luasan yang ada masih harus diselaraskan lagi dan tidak sama”, kata Hasbullah  Rahmad yang akrab disapa Bang Has ini, saat dihubungi melalui telepon selulernya, Jumat (18/02/2022).

Masih adanya data yang kurang selaras antara Kabupaten/kota dengan Pusat (Bappenas) tentunya harus segera diselaraskan karena angka dan data KP2B akan dicantumkan dalam Raperda RTRW Provinsi Jabar.

Kita juga menyarankan dan meminta kepada  kabupaten/kota yang kebetulan disinggahi oleh Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mengembangkan konektifitas jaringan kota kabupatennya agar jalan-jalan tol baru yang melintasi daerah di Jabar yang sudah ada pintu In/Out nya kita harapkan bisa menumbuhkan perekonomian baru yang bisa menunjang daerah tersebut, ujar Bang Has yang juga Ketua Fraksi PAN DPRD Jabar ini.

Lebih lanjut Bang Has berharap, pembangunan serta Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten/Kota di Jawa Barat harus selaras dengan kepentingan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan strategis Provinsi Jawa Barat.

pimpinan dan anggota pansus VI saat meninjau breakweter pantai pangandaran (foto: Istimewa)
 

"Provinsi punya kepentingan juga, contohnya antara lain, TPPAS Regional, SPAM Regional, Terminal tipe B.  Namun, provinsi juga harus mengakomudir proyek strategis Kabupaten-kota yang sudah diprioritaskan dalam tataruang, ujarnya.

Bang Has menambahkan, ada beberapa ruas reaktivasi jalan kereta dan ini juga penting pembangunan reaktivasinya harus berkesinambungan dengan zona pemanfaatan ruang dan sebagainya serta bisa menunjang pariwisata dan lainnya.

Sekali lagi, kami dari Pansus VI sangat berharap agar seluruh kepala daerah kabupaten/kota segera menetapkan luas KP2B sebagai dasar penetapan Perda RTRW Provinsi, karena nantinya Perda RTRW Provinsi  akan menjadi arahan kebijakan untuk Perda RTRW kabupaten/kota, tandasnya. (adikarya/husein).

 

×
Berita Terbaru Update