Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Komisi II Minta Pemprov Jabar Segera Atasi Krisis Penyuluh Pertanian Lapangan

Minggu, 20 Maret 2022 | 10:45 WIB Last Updated 2022-03-20T03:47:24Z
Klik
Anggota Komisi II DPRD Jabar, H.Syamsul Bachri, SH, MBA dari Fraksi PDIP (foto:ist)

BANDUNG, Faktabandungraya.com,--  Komisi II DPRD Jawa Barat cukup prihatin dengan kondisi krisis Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Provinsi Jawa Barat yang sudah terjadi beberapa tahun belakangan ini.


Krisis sumber daya manusia (SDM) di bidang Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) karena ASN yang bertugas sebagai PPL sudah banyak pensiun.  Dan sudah beberapa tahun ini tidak ada penambahan PPL baik dari kalangan ASN maupun Non ASN.

Anggota Komisi II DPRD Jabar H. Syamsul BAchri, SH, MBA membenarkan bahwa sudah beberapa tahun ini di Jabar sudah terjadi SDM PPL. Hal ini karena sudah cukup banyak ASN yang ditugasi sebagai PPL pensiun . 

“Komisi II DPRD Jabar,  sudah beberapa kali minta kepada Gubernur Jabar  melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam rapat kerja , untuk segera mencari ASN atau Non ASN untuk mengatasi krisis  dan mengisi SDM PPL”, ujar Symasul saat minta tanggapannya terkait krisis SDM PPL .

Krisis PPL iniharus segera diatasi  karena posisi PPL  sangat strategis sebagai ujung tombak  dan mitra bagi petani untuk  meningkatkan hasil produksi  pertanian dalam memenuhi ketahanan pangan.

Politisi PDIP  Jabar dari Dapil Jabar XII (Kab/kota Cirebon-Kab Indramayu) ini menambahkan,  krisis SDM bidang PPL sangat berdampak terhadap hasil pertanian.  Karena petugas PPL selain sebagai ujung tombak juga merupakan sebagai agen perubahan dibidang pertanian.

PPL dari ASN sudah banyak  pension, sedangkan minat masyarakat untuk menjadi PPL Tenaga Harian Lepas, juga kurang terutama dari kalangan generasi milenial.

‘Krisis personil PPL ini harus dicarikan jalan keluarnya, karena akan berdampak terhadap hasil produksi pertanian.  Padahal Provinsi Jabar merupakan  penyumbang ketahanan pangan nasional”, ujarnya.

Dikatakan, lahan pertanian di provinsi Jabar  masih cukup luas yang tersebar di 5.312 desa di Jabar,  Namun berhubung jumlah personil PPL semakin berkurang, akhirnya terpaksa satu orang PPL harus menangani atau megang 3 sampai 4 desa.

“ Idealnya satu petugas  PPL agar lebih optimalnya satu desa satu orang”, kata Politisi PDIP Jabar ini.

Saat ditanya, kenapa hingga kini belum ada penambahan PPL dari ASN ?...  kita di Komisi II DPRD Jabar sudah meminta pemprov Jabar melalui dinas terkait mitra Komisi II, namun, hingga kini kita belum tahu apa yang jadi permasalahan, sehingga hingga kini belum ada penambahan PPL. 

Mungkin karena persyaratan atau karena lain yang kita tidak ketahui, ujar wakil rakyat dari Kabupaten Indramayu ini.

Para tenaga PPL itu, memiliki keilmuan bidang pertanian  dan penyuluhan untuk membina dan melatih  para petani agar produksi hasil pertanian meningkat.  Bahkan, para petani juga dilatih dan dibina untuk dapat mengolah hasilnya menjadi berbagai produksi pertanian yang memiliki nilai jual, sehingga tarap hidup petani dapat meningkat.

Lebih lanjut legislator Jabar ini mengatakan, bahwa di Provinsi Jawa Barat ini  ada 3 kelompok  Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL),  pertama PPL yang PNS,  kedua PPL yang PHL (Pekerja Harian Lepas) juga terbagi dua,   ada yang di gaji Pemerintah Provinsi dan  yang digaji oleh pemerintah pusat.

Untuk itu Komisi II sudah  meningatkan  Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  Provinsi Jabar  sebagai leading sector harus bisa memikirkan, mencari celah aturan agar kita bisa menambah tenaga PPL baik dari kalangan ASN maupun NonASN tandasnya. (Adip/husein).

×
Berita Terbaru Update