Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Komisi II : Sinergitas Pemerintah dan Pelaku Usaha Untuk Memajukan Sektor Pariwisata Jabar

Rabu, 20 April 2022 | 20:36 WIB Last Updated 2022-04-21T17:41:42Z
Anggota Komisi II DPRD Jabar, H. Syamsul Bachri, SH, MBA (foto:ist)

BANDUNG, Faktabandungraya.com,--  Provinsi Jawa Barat memiliki kemolekan dan keindahan alam yang luar biasa, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi calon wisatanya regional, nusantara maupun mancanegara untuk berlibur di Jabar.


Selain memiliki keindahan alam , wilayah Jabar juga memiliki potensi pariwisata yang belum tentu ada di provinsi lain di luar Jabar. Namun, hingga kini potensi masih banyak sekali potennsi pariwisata di di Jabar yang belum tergai untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata. 

Untuk itu, menurut anggota Komisi II DPRD Jawa Barat H. Syamsul Bachri SH,MBA dari Fraksi PDI Perjuangan, dalam mengembangkan dan memasarkan serta menarik investor untuk berinvestasi di sector pariwisata di Jabar,  DPRD Jabar bersama Pemprov kini tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan Jabar.

“Ya, DPRD Jabar melalui Pansus Kepariwisataan kini tengah menggodok Raperda Kepariwisataan”, ujar Symasul Bachri, saat dihubungi terkait  hasil rapat Kerja Komisi II DPRD Jabar dengan mitra dari Disparbud Jabar dan Para Palaku Usaha Pariwisata, Rabu (20/04/2022).

Raparda Kepariwisataan tersebut, tentunya bertujuan untuk memajukan kepariwisataan Jabar. Untuk itu, agar sector pariwisata Jabar cepat menggeliat kembali  dan berkembang pascapandemi, tetunya harus ada sinergitas antara Pemerintah dan para pelaku usaha pariwisata.

Agar sinergitas dapat segera terwujud, perlu payung hukum , maka dibuatkanlah Raperda Kepariwisataan, ujar politisi PDIP Jabar ini.

Majuan dan mundurnya sector kepariwisaaan di daerah bukan hanya tanggungjawab pemerintah tetapi juga seluruh stakeholder yang bergerak di sector pariwisata dan masyarakat di kawasan objek wisata. 

“Jadi sebagus apapun peraturan yang disusun dan dibuat (Perda Kepariwisataan-red), namun saat diimplentasikan di lapangan  ternyata penegagkan aturannya lemah.  Hal ini tentunya, berdampak kepada kemajuan sector pariwisata. Padahal, aturan itu, kita susun dan buat untuk memajukan sector pariwisata”, ujar Anggota Komisi II ini.

Sebagi payung hukum, tentunya semua harus patuh dan taat teradap peraturan (Perda), kita  juga minta kepada pihak Disparbud Jabar dan Pelaku Usaha pariwisata, untuk untuk melakukan pembinaan sumber daya manusia.

Dikatakan Syamsul, peningkatan kualitas SDM Pariwisata tentunya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam melaksanakan Perda.  Untuk itu, dalam penyusunan Perda Kepariwisataan Jabar, kita dari Komisi II DPRD yang salah satu bidang garapannya tentang kepariwiataan, hasil raker ini akan kita sampaikan kepada Pansus sebagai bahan masukan.

Lebih lanjut Politisi PDIP Jabar dari Dapil Jabar 12 (Kab/kota Cirebon- Kab Indramayu) ini mengatakan, hingga saat ini Jawa Barat belum memiliki sebuah ikon khas dan cenderung mewakili wilayah Jabar. Hal ini karena masyarakat masih belumbisa mengindikasikan ciri khas dari Jabar  itu apa.

“ Brandingnya yang belum kita dapatkan dari Jawa Barrat atau symbol apa yang akan didapatkan wisatawan dari Jabar”, ujarnya.  (Adip/sein).

×
Berita Terbaru Update