 |
| Pansus 1 DPRD Kota Bandung melanjutkan pembahasan LKPJ di Ruang Bamus DPRD Kota Bandung (foto:humpro). |
BANDUNG, -- Pansus 1 DPRD Kota Bandung melanjutkan pembahasan LKPJ di Ruang Bamus DPRD Kota Bandung, pada Selasa, (17/5/2022). Kali ini Pansus 1 membahas Realisasi Kinerja Kegiatan TA. 2021 bersama Bappelitbang, Inspektorat, dan Bagian Kesra.
Rapat kerja dipimpin langsung oleh
Ketua Pansus 1, Ferry Cahyadi Rismafurry, S.H. dan dihadiri oleh Wakil Ketua
Pansus 1, Drs. Riana, serta para anggota Pansus 1 yaitu H. Rizal Khairul,
S.IP., M.Si., Nunung Nurasiah, S.Pd., Hasan Faozi, S.Pd., Iman Lestariyono,
S.Si., Drs. Heri Hermawan, M.Pd., Folmer S.M. Silalahi, ST., Sandi Muharam, SE,
serta Hj. Salmiah Rambe, S,Pd.I., M.Sos.
Pada kesempatan tersebut,
masing-masing OPD menyampaikan laporan hasil kinerja Tahun Anggaran 2021, salah
satunya mengenai capaian target program dan pendapatan dan juga penyerapan
anggaran.
Anggota Pansus 1, Hasan Faozi
mengatakan, LKPJ tahunan ibarat sub-unit RPJMD 5 tahun, maka perlu ada cek
ulang permasalahan setiap tahunnya, agar tidak selalu sama setiap tahunnya.
"Semua dinas dari awal LKPJ ini
adalah sub unit dari RPJMD 5 tahunan. Di cross-check lewat LKPJ ini tahunan.
Maka harus tahu permasalahan-permasalahan setiap tahunnya. Kalau seperti ini
tidak akan selalu sama permalahannya," kata Faozi.
Selain itu, anggota Pansus 1
lainnya, mengomentari mengenai fungsi pengawasan oleh inspektorat, yang mana
menurut beberapa anggota Pansus 1 masih kurang.
"Berapa pengaduan masyarakat ke
inspektorat masih minim, tapi sebenernya di lapangan banyak. Makannya ini
fungsi inspektorat masih kurang, masyarakat lebih banyak ke ormas dan
lain-lain, contoh peran inspektorat dalam pengawasan dana PIPPK," tutur
Riana.
Selain itu, beberapa Anggota Pansus
1 lainnya, mengomentari papara Bagian Kesra mengenai bantuan dana hibah kepada
guru agama di Kota Bandung yang masih belum terdata secara rapi.
Menurut Sandi Muharam, program
bantuan guru mengaji di Kota Bandung perlu ditingkatkan. Selain itu ia berpesan
agar ada verifikasi data penerima supaya informasi tidak simpang siur.
"Ini program yang bagus. Namun
data hibah guru ngaji harus di-cross-check dari yang sekarang ada 1073 guru
ngaji. Jangan sampe penerimaan tidak tepat sasaran. Insentif guru ngaji data
harus jelas karena banyak, jadi harus digilir, datanya jelas siapa yang sudah,
siapa yang belum," kata Sandi.
Anggota Pansus lainnya memberikan
masukan terkait sinkronisasi manfaat program-program SKPD dengan RPJMD.
Heri Hermawan mengatakan, perlu
adanya sinkronisasi program SKPD dengan tujuan di RPJMD.
"Bappelitbang ini ada tugas
substansial, yaitu melakukan koordinasi sinkronisasi gerak langkah program
pembangunan Pemkot Bandung. Namun, dengan output 120 persen, outcome-nya apa?
Apakah sudah on the track? Apakah SKPD sudah bisa disinkronkan dengan
pembangunan Kota Bandung? Sehingga pansus 1 ini bisa merekomendasikan untuk
solusi itu," ujar Heri.
Salmiah Rambe mengatakan,
program-program yang dibuat oleh pemerintah kota harus menjawab
pertanyaan-pertanyaan atas permaslahan masyarakat Kota Bandung sendiri.
"Betul-betul melihat detail
program-program pembangunan Kota Bandung. Contoh PIPPK berharap bisa menjawab
kebutuhan masyarakat. Memang diharapkan jadi solusi, kebutuhan masyarakat bisa
terjawab dengan PIPPK. Misal karpet di masjid sudah dekil diharapkan bisa teratasi,"
ucap Salmiah. (indra/red).
