Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Komisi II Minta Dinas KPP Jabar Memastikan Hewan Kurban Sehat Bebas PMK

Senin, 04 Juli 2022 | 21:31 WIB Last Updated 2022-07-08T18:40:10Z
Klik
Anggota Komisi II DPRD Jabar H. Mirza Agam Gumay dari Fraksi Gerindra (foto:ahw)


BANDUNG, Faktabandungraya.com,-- Menjelang Hari Raya Idul Adha Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat H. Mirza Agam Gumay meminta kepada Pemprov Jabar melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) untuk memastikan kesehatan hewan kurban yang akan dikonsumsi masyarakat tidak terkena Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).


Untuk mengantisipasi hal tersebut, menurut Mirza Agam Gumay, DKPP harus mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap hewan yang positif PMK, karena sebentar lagi akan dimulai penyembelihan hewan kurban.


“Segera menebar Tenaga Kesehatan Hewan (TKS) di wilayah Jabar, karena saat ini wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sudah menyerang ribuan ekor sapi milik peternak.” kata politisi partai Geridra Dapil IV Kabupaten Cianjur, ketika dihubungi media ini, Senin (4/7/2022)


Dikatakan Mirza Agam Gumay, sosialisasi kepada masyarakat sangat penting dilaksanakan. Sebab, menjelang Idul Adha, hampir seluruh hewan ternak terutama sapi di Jawa barat telah terjangkit (PMK).


“ Alhamdullah, dalam rapat kerja Komisi II dengan Dinas KPP Jabar pada akhir Juni lalu, pihak Dinas KPP Jabar menyampaikan bahwa sudah membentuk Tim Pemeriksa Kesehatan Hewan Kurban, dan hingga kini masih terus berjalan di seluruh Kabupaten/kota se Jabar. 


Namun, walaupun Tim sudah jalan,kita dari Komisi II tetap minta agar kegiatan  sosialisasi secara massif menangani hewan kurban yang berada di daerah wabah (PMK), terutama kepada masyarakat penjualan Hewan kurban maupun pembeli agar hewan tersebut benar-benar layak untuk dikonsumsi.” tegas anggota komisi II DPRD Jabar ini.

Anggota Komisi II DPRD Jabar H. Mirza Agam Gumay saat memeriksa kesehatan Domba  (foto:ist) 


Mirza Agam Gumay menambahkan, untuk lintas sapi dari luar Provinsi Jawa Barat lebih diperketat, tampa surat keterangan resmi dari dinas terkait asal daerah bebas PKM sejogya di putar balik, jangan ada toleransi ataupun.


“Jika lolos karena kongkalingkong petugas di cek point perbatasan, hal ini juga perlu antisipasi di jalur-jalur tikus oleh petugas kab/kota yang memahami route tersebut” Tegas Mirza Agam Gumay. 


Diharapkan pada proses dititik pemotongan dimasyarakat secara/rumah ibadah, ideal petugas Keswan melakukan pemeriksaan bebas PKM khususnya sapi kurban dari luar Jabar maupun asal petani lokal Jabar. (Adip/husein).


×
Berita Terbaru Update