Bahas Raperda Perubahan APBD Jabar 2022, Komisi II Dorong Penambahan Alokasi Anggaran Sektor Perekonomian

Anggota Komisi II DPRD Jabar H.Syamsul Bachri, SH, MBA dari Fraksi PDIP

BANDUNG, Faktabandungraya.com,-- Anggota Komisi II H.Syamsul Bachri, SH, MBA dari Fraksi PDI Perjuangan  mengatakan, disetiap pembahasan usulan program dan anggaran, Komisi II mendorong agar SKPD mita kerja Komisi II mendapatkan persetujuan program dan penambahan alokasi anggaran.

Komisi II membidangi Sektor Perekonomian memiliki mitra kerja  sekitar 10 SKPD, namun dari sisi pengalokasian anggaran masih jauh dari cukup, karena Sektor perekonomian hanya di ploting sebesar sekitar 10 persen dari APBD Jabar. Padahal, seluruh  mitra kerja Komisi II bergerak  di sector perekonomian yang bersentuhan langsung  dengan kesejahteraan masyarakat.

Selama pandemi covid-19, sector perekonomian mengalami guncangan luar biasa,  namun sektor pertanian dan ketahan pangan yang merupakan bagian dari sector perekonomian masih dapat bertahan.  Dan kini kondisi sudah membaik, maka dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD Jabar 2022, Komisi II mendorong agar, Sektor perekonomian mendapatkan tambahan alokasi anggaran.

Demikian dikatakan SyamsulBAchri, SH, MBA saat ditemui di gedung DPRD Jabar, Kamis (22/9/2022).

Dikatakan, kemarin, Pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Jabar melakukankunjungan kerja ke Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) di Ciganitri Kab. Bandung, dalam rangka Pembahasan Raperda Perubahan APBD 2022.

Kunjungan tersebut,  untuk membahas usulan program dan permasalahan yang ada di Balai, agar dapat ditindak lanjuti saat pembahasan Raperda Perubahan APBD Jabar 2022.

Walaupun saya sendiri tidak ikut karena dalam waktu bersamaan ada kegiatan lain, namun kata kawan-kawan Komisi II yang hadir mengatakan, bahwa   pihak Balai menyampaikan terkait sering terjadi kelangkaan pupuk dan kekurangan bibit unggul yang dibutuhkan oleh para petani.   Hal ini, tentunya pihak Balai tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal.  . “ Saya sendiri tidak ikut karena dalam waktuDalam

Atas permasalahan tersebut, Komisi II DPRD Jabar akan mendorong Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar dan jajaran balai dibawahnya agar pada Perubahan ABPD Jabar 2022 dapat menyampaikan permasalhan dan  mengusulkan program kerja termasuk anggaran yang dibutuhkan.  Hal ini agar peran balai dapat memberikan pelayanan maksimal yang dapat dirasakan oleh parapetani.

Dikatakannya, sebenarnya dalam setiap pembahasan dan penyusunan anggaran, Komisi II terus mendorong Pemprov Jabar melalui TAPD agar sector perekonomian mendapatkan penambahan alokasi anggaran.  Terutama untuk sector pertanian, tandasnya. (Adip/husein).