 |
| TP PKK Kota Bandung berkolagorasi dgn Telkom University bahas TPPO |
Kegiatan tersebut digelar di Aula TP
PKK Kota Bandung, Jalan Sukabumi Dalam, Selasa, 4 Juli 2023. Dialog diikuti 30
orang dengan usia 14-20 tahun, yang berasal dari 30 kecematan di Kota Bandung.
Dalam rangkaian kegiatan Dialog
Interaktif ini menghadirkan Hj Siti Muntamah sebagai narasumber yang memaparkan
mengenai perdagangan orang, faktor penyebab serta penangulangannya.
“TPPO ini merupakan tindakan
perekrutan dengan ancaman kekerasan. Bisa berupa penculikan, penyekapan,
pemalsuan, penipuan, penjeratan utang maupun penjualan organ tubuh,” ungkap
Siti Muntamah.
“Jangan mudah terkena bujuk rayu.
Jangan mudah terimingi-imingi. Kita harus tetap waspada. Bila menemukan
kejadian di lapangan, bisa melapor ke Dinas pemberdayaan perempuan dan anak
yang berlokasi di Jl Seram No.2. Kini telah bersinergi dengan Puspaga (Pusat
Pembelajaran Keluarga) yang berlokasi di Jalan Ibrahim Adjie No.84,” imbuhnya.
enurut Siti, untuk tindak pidana dan
ingin melaporkan lebih lanjut bisa ke UPTD PPA yang lokasinya ada di Jalan
Tera.
Sementara itu, Psikolog, Lilis
Komariah mengungkapkan, dampak TPPO sangat merugikan.
“Tidak sedikit dampak yang ditimbulkan
dari TPPO. Mulai dampak fisik, psikologis, dampak sosial dan emosional yang
dialami. Oleh karena itu, penting untuk dapat melakukan upaya-upaya pencegahan
agar TPPO dapat dihindari sedini mungkin,” ujar Lilis.
Para peserta dialog interaktif sangat
antusias sekali mengikuti kegiatan ini. Salah satunya Hilda yang berasal dari
Kecamatan Ujungberung.
“Kegiatan dialog interaktif ini sangat
berkesan sekali. Banyak belajar mengenai penangulangan human trafficking
ini," ujar Hilda
Kita sebagai generasi muda, harus
bersuara menyampaikan pemikiran. Karena sebagian besar dari kita akan menjadi
pemimpin di masa depan," sambung Hilda
Di akhir acara Plh Ketua TP PKK dr.
Rita Verita Sri mengungkapkan, dengan adanya kegiatan dialog diharapkan dapat
meningkatkan kewaspadaan dalam pencegahan dan penanganan dari berbagai modus
baru TPPO di Indonesia. (rer/red).
