![]() |
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Aswan Asep Wawan, merespons aspirasi warga Perumahan Komplek Vijaya Kusuma Permai RW 16 Kecamatan Cibiru, terkait masalah PSU, (Foto:humpro). |
Oleh karena itu, pada Senin, 5 Mei 2024, Aswan bersama dinas terkait dan pihak kelurahan langsung meninjau lokasi yang dikeluhkan warga.
“Kemarin waktu reses kita ada aspirasi
dari Pak RW 16 mengenai fasum/ fasos yang belum diberikan kepada pemerintah
Kota Bandung oleh pihak pengembang. Langsung kita tindaklanjuti ke dinas
terkait. Hasil kesepakatan warga saat ini sudah dibentuk forum warga dan
alhamdulillah ini setelah 35 tahun warga Vijaya Kusuma menanti penyerahan fasum
fasos ini. Insyaallah masalah ini akan saya kawal terus hingga tuntas karena
ini untuk kebaikan warga juga,” kata Aswan.
Ia pun mendorong agar proses serah
terima antara pihak pengembang dan pemerintah segera dilakukan. Hal ini
dilakukan guna beberapa program dari Pemerintah Kota Bandung dapat dinikmati
masyarakat yang sudah membayar pajak.
“Pak Kabid (DPKP) bilang seminggu
sudah beres dan hari ini pengukuran mudah-mudahan selesai. Langsung nanti ada
pemasangan plang beberapa titik lokasi seperti GOR seperti ruko-ruko yang tanpa
ada sertifikat, terus taman, jalan-jalan, penerangan, dan sebagainya harus
sudah diserahkan segera ke Pemerintah Kota Bandung karena warga kan sama bayar
pajak. Tetapi selama ini belum dapat dapat bantuan dari pemerintah karena
dikarenakan kendala belum adanya penyerahan PSU dari pengembang ke pemerintah
Kota Bandung,” ujar Aswan.
Terkait nasib beberapa bangunan yang
berada di lahan fasum, Aswan berharap ada jalan tengah yang disepakati oleh
pemilik bangunan dan pihak RW, sehingga tidak ada pembongkaran yang dilakukan.
“Kita win-win solution, lah, jangan
sampai ada pembongkaran. Tetapi intinya nanti mungkin ya ada kesepakatan dari
dilakukan kedua belah pihak,” katanya.
Terkait maraknya kasus serupa, Aswan
pun mengaku pihaknya siap mengawal setiap aspirasi yang disampaikan oleh
masyarakat. Sebab, ia menemukan banyak kasus serupa.
“Insyaallah, karena ini bagian dari
tugas tupoksi saya sebagai dewan di DPRD Kota Bandung karena banyak beberapa
kasus yang kita usulkan (perbaikan fasilitas publik) juga terkendala dengan
belum ada penyerahan fasum, fasos dari pihak pengembang kepada Pemerintah Kota
Bandung,” katanya. (Siddiq/red).